Bea Cukai Sumut Musnahkan Ribuan Barang Ilegal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu melakukan pemusnahan bersama atas Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan senilai sekitar 740 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan pada Selasa 22 Oktober 2019 di Halaman KPPBC TMP Belawan.

Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara, Sodikin, BMN yang dimusnahkan berupa rokok illegal sebanyak 938.000 batang dimana 640.000 batang diantaranya merupakan hasil penindakan kerjasama antara Asintel Kodim I Bukit Barisan dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara dan 17 ball pakaian bekas (ballpress). Dari KPPBC TMP B Kualanamu barang yang dimusnahkan berupa 493 pcs alat obat-obatan dan kosmetik, 58 pcs produk makanan dan minuman, 288 pcs alat kesehatan, 10.659 pcs produk tekstil, 557 pcs alas kaki, 204 pcs mainan, 6 pcs sex toys, 1.457 pcs alat elektronik, 43 pcs suplemen, 79 pcs produk dari tumbuhan, 10 unit handphone, 4 unit kamera digital  dan 1.825 pcs barang lainnya.

 “Barang pemusnahan tersebut ada yang didapat dari barang bawaan penumpang serta Perusahaan Jasa Titipan yang tidak boleh memasuki Indonesia atau ilegal, kapal feri dari luar negeri yang mengangkut barang illegal dari luar negeri, ballpress (pakaian bekas) yang memang dilarang memasuki Indonesia dan rokok ilegal yang tidak menggunakan pita cukai atau pita cukainya dipalsukan,” ujar Sodikin menambahkan.

Barang-barang yang mengakibatkan kerugian negara dan dapat berdampak negatif bagi masyarakat tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar pada tungku pembakaran dan dihancurkan. Pemusnahan tersebut telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu wilayah yang rawan penyelundupan ballpress yang dominan terjadi di pesisir pantai timur serta termasuk wilayah rawan peredaran BKC Ilegal. Oleh karena itu, Kanwil DJBC Sumatera Utara dan KPPBC di wilayah Sumatera Utara bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya berkomitmen untuk melakukan penertiban secara berkesinambungan terhadap importasi ilegal dan peredaran BKC Ilegal di wilayah Sumatera Utara.

Kanwil BC Sumut menuju WBK/WBBM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara mengadakan acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis, (10/10) di Aula Lantai VI Gedung Keuangan Negara Unit II Medan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar.

Selain itu turut dihadiri Panglima Komando Militer (Kodam) I Bukit Barisan, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III Medan, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan, Komandan Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri Medan, jajaran pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan Sumatera Utara, para Kepala satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJBC Sumatera Utara, perwakilan pengguna jasa, serta jurnalis dari surat kabar di Medan, Sumatera Utara.

“Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah awal dalam rangka implementasi mewujudkan WBK dan WBBM. Untuk itu, agar proses pelaksanaannya berjalan dengan sukses, Kanwil DJBC Sumatera Utara membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra kerja terutama para satuan kerja yang berada dalam lingkungan kerja Kanwil DJBC Sumatera Utara,” ucap Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, dalam sambutannya pada Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tersebut.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh tamu undangan dan pegawai Kanwil DJBC Sumatera Utara mengucapkan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Kantor berpredikat WBK/WBBM. Pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan pemukulan gondang sembilan sebagai simbolisasi pertanda komitmen tersebut akan dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara maupun para pengguna jasa.Setelah itu dilakukan penandatanganan Deklarasi Zona Integritas sebagai bentuk komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh tamu undangan untuk bersama-sama mendukung Kanwil DJBC Sumatera Utara dalam mewujudkan terciptanya Zona Integritas dan Kantor berpredikat WBK/WBBM. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pengguna jasa, yang menandakan berakhirnya kegiatan pada hari itu. Diharapkan dengan pencanangan ini dapat memacu Bea Cukai untuk menjadi semakin baik.

Kanwil BC Sumut adakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat

Salah satu fungsi  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah sebagai industrial assistance dengan mendorong industri di Indonesia agar berjalan secara optimal. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengadakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat dengan mengundang para kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Mathias Buluama, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa IT Inventory harus benar-benar berjalan dengan baik agar penerapan kawasan berikat mandiri bisa berhasil. “Kita mengandalkan teknologi informasi untuk pengawasan tempat penimbunan berikat, sudah sewajibnya kita terutama KPPBC yang mengawasi, harus tau apa yang diawasi”, ujar Mathias dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi IT Inventory kawasan berikat, baik dari sisi pelayanan, pengawasan maupun sistem aplikasi oleh Agus Sujendro, Pengawas Teknis Audit (PTA) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Serta pemaparan materi tentang contoh IT Inventory oleh Ricky Indra Wahyudi, Pimpinan CV. Mezha Digital Solusindo. Acara ditutup dengan tanya jawab dari peserta sharing session.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory di kawasan berikat.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pengawas Kanwil DJBC Sumut

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, Oza Olavia melantik dan mengambil sumpah jabatan pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Senin (19/08) di Ruang Rapat B Gedung Keuangan Negara, Medan.

Pada upacara pelantikan tersebut pejabat yang dilantik berjumlah tujuh orang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-26/BC/UP.9/2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Para pejabat yang dilantik adalah Teguh Masdar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP Belawan, Hantyo Pranolo Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B Medan, Juni Ismanto Kepala Seksi Pengolahan Data Administrasi KPPBC TMP B Medan, Efan Sandy Akbar, Kepala Subbagian Umum KPPBC TMP B Kualanamu, Muhammad Nasir Kepala Subbagian Umum Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas II Medan, Wayitno, Kepala Seksi Teknis Laboratorium BLBC Kelas II Medan dan Sutrisna Kepala Seksi Program dan Evaluasi BLBC Kelas II Medan.

Dalam amanatnya, Oza Olavia mengucapkan selamat bergabung kepada para pejabat yang dilantik. “Saya ucapkan selamat bergabung di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Saya berharap para pejabat yang baru saja  dilantik ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dari tempat sebelumnya,” ujar Oza. Ia juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.

BC Belawan Selamatkan 28 Ekor Burung yang Dilindungi

Bea Cukai Belawan menyelamatkan 28 ekor burung yang dilindungi berdasarkan Convention on International Trade Endangered Species (CITES) dari perdagangan illegal satwa liar. Penyelundupan burung dari spesies Nuri Ambon (Alisterus amboinensis), Nuri Kepala Hitam (Lorius lory), dan Kakaktua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) berhasil digagalkan oleh Tim Patroli Laut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Belawan di wilayah perairan Belawan sekitar pukul 22.30 WIB, Sabtu, 13 April 2019

Pada penindakan ini, Bea Cukai Belawan melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut laut TUG Boat (TB) Kenari Djaja dengan rute Pulau Buru Maluku Utara – Belawan, serta mengamankan barang bukti berupa 23 ekor Burung Nuri Ambon, satu ekor Burung Nuri Kepala Hitam, dan empat ekor Burung Kakaktua Jambul Kuning. Di dalam CITES spesies Nuri Ambon dan Nuri Kepala Hitam masuk pada Appendix II (mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut) sedangkan Kakaktua Jambul Kuning masuk pada Appendix I (dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional). “Dari hasil pengecekan oleh petugas, dokumen perjalanan yang dipersyaratkan untuk membawa keluar produk hewan pada sarana pengangkut ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen pendukung,” ujar Haryo Limanseto, Kepala KPPBC TMP Belawan.

Patroli laut rutin pengawasan antar pulau atas barang tertentu merupakan salah satu upaya dari Bea Cukai Belawan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan seperti ini. Modus yang dilakukan oleh pelaku kali ini adalah menyembunyikan barang bukti (28 ekor burung) dengan membuat ruang kosong dalam dinding di kamar anak buah kapal atau biasa disebut modus false concealment. Anak buah kapal berjumlah sembilan orang yang telah diamankan diduga melanggar pasal 21 ayat 1 dan 2 dan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan.

Penyelundupan burung paruh bengkok dari wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini merupakan kerugian imateriel yang tidak dapat dinilai, mengingat spesies burung tersebut merupakan keragaman hayati Indonesia yang menjadi kebanggaan kita semua. Kelangsungan hidup satwa liar asli Indonesia sudah semestinya menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjaganya. (dit)

Page 2 of 2
1 2