Tingkatkan Pemahaman Terhadap Aturan, BC Sumut Adakan Sosialisasi PLB dan GB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara beserta Kantor Pusat DJBC mengadakan Sosialisasi Peraturan terkait Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat pada 10 Desember 2019 bertempat di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan.  Acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Sumatera yang membawahi Gudang Berikat (GB)/Pusat Logistik Berikat(PLB) serta seluruh Perusahaan Penerima Fasilitas GB/PLB di Sumatera.

Sosialisasi ini diadakan dalam rangka menyebarluaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara, Mathias Buluama. Dalam sambutannya Mathias menyampaikan peranan PLB dan GB bagi perekonomian Indonesia. “Perekonomian Indonesia saat ini berjalan dengan baik karena peran dari PLB dan GB. Selain itu, para pengusaha bisa langsung menanyakan peraturan terkait PLB/GB kepada perwakilan Kantor Pusat DJBC khususnya Direktorat Fasilitas dalam acara ini. Hal ini perlu diperhatikan, karena dari kantor pusat yang mengkonsep peraturan sedangkan kantor wilayah hanya menjalankan peraturan tersebut,” ujar Mathias.  

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Pengenalan PLB yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat, Tatang Yuliono, dan dilanjut dengan pemaparan mengenai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2019 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat. yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, Irwan. Pemaparan materi selanjutnya mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat yang disampaikan oleh Kepala Seksi Gudang Berikat, Wahyu Lafrias.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dalam sesi ini pihak perusahaan sangat antusias dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar fasilitas PLB dan GB. Acara sosialisasi kali ini berjalan dengan baik dan lancar diakhiri dengan foto bersama. Diharapkan dengan adanya acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan GB dan PLB, serta dapat meningkatkan sinergi antara Bea Cukai dengan pengguna jasa untuk menjadikan Bea Cukai Makin Baik.

Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memberikan izin fasilitas PDPLB (Pengusaha di Pusat Logistik Berikat) kepada PT Bahtera Inti Indonesia pada Rabu, 3 Juli 2019. Izin tersebut diberikan setelah menyaksikan pemaparan proses bisnis oleh jajaran direksi PT Bahtera Inti Indonesia (PT BII) yang dilakukan di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Medan.

Dalam pemaparannya, Sucipto selaku Komisaris PT BII menyampaikan tujuannya mengajukan izin fasilitas PDPLB. “Kami ingin memberikan fasilitas penimbunan barang tujuan impor dan ekspor kepada para pengusaha dalam negeri, memberikan ketersediaan bahan baku industri, dan membantu mengurangi resiko biaya demmurage,” ujar Sucipto.

PDPLB merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. Dalam hal ini, PT BII bekerjasama dengan PT Transcon Indonesia yang telah mendapat izin penyelenggara PLB untuk menggunakan sebagian lahan dan fasilitas milik PT Transcon Indonesia. Nantinya, jenis barang yang akan ditimbun di PT BII berupa bahan baku industry, besi baja dan produk turunannya serta ban.

Dengan terbitnya izin fasilitas PDPLB tersebut PLH Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Abdul Harris berharap fasilitas tersebut dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Ia juga berharap fasilitas tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. Sejalan dengan pernyataan Abdul Harris, Sucipto mengucapkan terima kasih atas izin yang telah diberikan. Ia juga berjanji akan berkomitmen kepada peraturan yang ada.

PT BII sebelumnya merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memberikan pelayanan jasa kepabeanan secara nasional. Seiring waktu berjalan PT BII ingin mengembangkan bisnisnya menjadi penyelenggara PLB untuk mendukung industri dalam negeri.

Terbitkan Izin PLB, Bea Cukai Tambah Jumlah PLB di Sumut

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memberikan fasilitas kepabeanan berupa izin Pusat Logistik Berikat (PLB) Industri Besar kepada Indonesian Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Logistik Berikat atau yang biasa disebut PT ILB. Izin tersebut diterbitkan seteleah PT ILB mempresentasikan proses bisnis mereka di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Kamis, 27 Juni.

Dalam presentasinya, jajaran direksi PT ILB menyampaikan tujuan mereka mengajukan fasilitas PLB. Direktur Utama PT ILB, Petrus Tjandra menyampaikan bahwa ia ingin memindahkan penimbunan barang ekspor impor dari luar negeri ke Indonesia sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo pada acara Pembukaan Pusat Logistik Berikat, Maret lalu. Selain itu, ia juga bertekad di masa mendatang untuk mendirikan PLB Ekspor Komoditas di Sumatera Utara melihat tingginya potensi komoditas di Sumut.

PT ILB merupakan anak perusahaan dari Indonesian Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesian Clearing House (ICH). Kegiatan utama PT ILB adalah menyediakan gudang komoditas yang diperdagangkan di ICDX. Lokasi gudang PLB milik PT ILB ini berada di Kawasan Industri Medan 2, tepatnya di Jalan Pulau Pinang IV Simpang Pulau Tanah Masa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dengan diterbitkannya izin PLB tersebut, maka jumlah PLB di Sumatera Utara semakin bertambah menjadi enam perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya jumlah PLB dapat menurunkan biaya logistik di Sumatera Utara. Namun, penerbitan izin PLB tersebut masih meninggalkan beberapa catatan yang harus dilengkapi oleh PT ILB. Oleh karena itu PT ILB belum bisa beroperasi sampai catatan tersebut dipenuhi.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia berharap PT ILB dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakannya. “Yang pemerintah harapkan adalah tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa penerima fasilitas,” ujar Oza.

PLB termasuk kedalam Paket Kebijakan II yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. PLB Industri Besar adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri. PLB Industri besar hanya dapat menimbun barang untuk kepentingan industri.