Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memberikan izin fasilitas PDPLB (Pengusaha di Pusat Logistik Berikat) kepada PT Bahtera Inti Indonesia pada Rabu, 3 Juli 2019. Izin tersebut diberikan setelah menyaksikan pemaparan proses bisnis oleh jajaran direksi PT Bahtera Inti Indonesia (PT BII) yang dilakukan di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Medan.

Dalam pemaparannya, Sucipto selaku Komisaris PT BII menyampaikan tujuannya mengajukan izin fasilitas PDPLB. “Kami ingin memberikan fasilitas penimbunan barang tujuan impor dan ekspor kepada para pengusaha dalam negeri, memberikan ketersediaan bahan baku industri, dan membantu mengurangi resiko biaya demmurage,” ujar Sucipto.

PDPLB merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. Dalam hal ini, PT BII bekerjasama dengan PT Transcon Indonesia yang telah mendapat izin penyelenggara PLB untuk menggunakan sebagian lahan dan fasilitas milik PT Transcon Indonesia. Nantinya, jenis barang yang akan ditimbun di PT BII berupa bahan baku industry, besi baja dan produk turunannya serta ban.

Dengan terbitnya izin fasilitas PDPLB tersebut PLH Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Abdul Harris berharap fasilitas tersebut dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Ia juga berharap fasilitas tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. Sejalan dengan pernyataan Abdul Harris, Sucipto mengucapkan terima kasih atas izin yang telah diberikan. Ia juga berjanji akan berkomitmen kepada peraturan yang ada.

PT BII sebelumnya merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memberikan pelayanan jasa kepabeanan secara nasional. Seiring waktu berjalan PT BII ingin mengembangkan bisnisnya menjadi penyelenggara PLB untuk mendukung industri dalam negeri.

PT SRB Menjadi PLB

PT Samudera Raya Berjaya mendapatkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil DJBC Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya Selasa, 26 Maret 2019 di Aula Kanwil DJBC Sumut, Medan.

Dalam pemaparannya PT SRB menyampaikan bahwa latar belakang pengajuan izin PLB salah satunya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Kebijakan Ekonomi Volume II, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistic di kawasan Asia Pasifik. “Kami mengajukan izin PLB agar dapat mendorong kemajuan industri logistik di Indonesia khususnya Sumatera Utara,” ujar direktur PT SRB, Hery Susanra.

PLB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa penangguhan bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) selama paling lama tiga tahun, atas barang impor yang ditimbun di PLB sebelum nantinya didistribusikan ke dalam daerah pabean atau diekspor kembali ke luar negeri. Dengan adanya PLB maka perusahaan industri, khususnya industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor, dapat melakukan impor bahan bakunya melalui PLB. Selain itu, impor bahan baku melalui PLB diharapkan juga dapat mempercepat proses penyelesaian kepabeanannya.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia, berharap bahwa dengan bertambahnya PLB di wilayah Sumut dapat berkontribusi bagi percepatan perkembangan perekonomian Sumut. Kepada PT SRB Oza berharap dapat memenuhi segala kewajiban dan larangan yang berlaku bagi pengusaha PLB. “Saya berharap izin PLB ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain atau melanggar kepabeanan maupun perpajakan,” katanya.

PT SRB adalah perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang jasa pengurusan kepabeanan (PPJK), khususnya di pelabuhan Belawan. Dengan adanya fasilitas PLB yang mulai diperkenalkan DJBC pada 2015 ini, PT SRB berharap dapat meningkatkan perannya dalam dunia perlogistikan di wilayah Sumut dan sekitarnya.