COFFEE MORNING PENGUSAHA TPB SUMUT

Medan – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara menyelenggarakan Coffee Morning dengan perusahaan pengguna  fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) pada hari Selasa (27/08) yang bertempat di Aula lantai VI Gedung Keuangan Negara Medan II. Acara ini dihadiri oleh perusahaan penerima fasilitas TPB di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara Mathias Buluama memberikan sambutan sekaligus menyapa para pengusaha TPB di wilayah Sumatera Utara, serta tim dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan. “Kami mengundang bapak ibu sekalian agar lebih dekat dan lebih kenal. Karena sebagian perizinan berada di kantor wilayah, kami mohon masukan agar menjadi evaluasi bagi kami,” ujar Mathias.

Acara diawali dengan pemaparan tentang IT Inventory sub sistem menuju kriteria A dan B oleh Budi Kristanto Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, yang menginformasikan berbagai informasi terkait kriteria IT Inventory secara lebih rinci, seperti cara melakukan identifikasi kondisi IT Inventory yang digunakan oleh Perusahaan Kawasan Berikat. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang ditanggapi antusias oleh para peserta.

Dalam acara coffee morning ini juga disisipkan pemaparan tentang pemberantasan pungutan liar oleh Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara, yang diwakili oleh Toupik Kurohman Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Kanwil DJBC Sumatera Utara. Toupik menerangkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan  dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanakan tugas pelayanan kepada pengguna jasa. Sebagai contoh diluncurkannya Whistleblowing System Kementerian Keuangan sebagai wadah pelaporan apabila ditemukannya pungutan liar di Kementerian Keuangan.

Sinergi dan keterikatan yang erat diharapkan tetap dan terus terjalin dalam suasana kekeluargaan dan profesionalitas. Selain itu, terlaksananya kegiatan Coffee Morning diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas pemenuhan kewajiban serta berlakunya ketentuan yang mengatur proses bisnis para pengusaha TPB.

Kanwil BC Sumut adakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat

Salah satu fungsi  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah sebagai industrial assistance dengan mendorong industri di Indonesia agar berjalan secara optimal. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengadakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat dengan mengundang para kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Mathias Buluama, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa IT Inventory harus benar-benar berjalan dengan baik agar penerapan kawasan berikat mandiri bisa berhasil. “Kita mengandalkan teknologi informasi untuk pengawasan tempat penimbunan berikat, sudah sewajibnya kita terutama KPPBC yang mengawasi, harus tau apa yang diawasi”, ujar Mathias dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi IT Inventory kawasan berikat, baik dari sisi pelayanan, pengawasan maupun sistem aplikasi oleh Agus Sujendro, Pengawas Teknis Audit (PTA) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Serta pemaparan materi tentang contoh IT Inventory oleh Ricky Indra Wahyudi, Pimpinan CV. Mezha Digital Solusindo. Acara ditutup dengan tanya jawab dari peserta sharing session.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory di kawasan berikat.

BC Sumut Bina Perusahaan KB

Dalam rangka bulan penegakan IT Inventory di Kawasan Berikat (KB), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara mengundang perwakilan dari beberapa perusahaan yang belum mengaplikasikan IT Inventory sesuai aturan yang berlaku, Jumat (26/07). Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, acara ini dikemas dengan konsep kelas bimbingan.

IT Inventory dalam bea cukai dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan guna mengadministrasikan persediaan barang, dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang-barang impor yang menggunakan fasilitas KB. Produk akhir dari sistem ini adalah laporan pemasukan, pemakaian, dan pengeluaran barang ber-fasilitas.

Ketentuan mengenai keharusan bagi setiap pengguna fasilitas KB untuk menggunakan IT Inventory telah telah diatur sejak Mei 2014 dalam PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem pembukuan selain IT Inventory yang dipersyaratkan menjadi dasar dari bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory ini.

Sebelas perusahaan penerima fasilitas KB yang masuk kategori belum memenuhi kriteria ini dibina oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Mathias Buluama dan Para Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas. Dimulai dengan pemaparan aturan-aturan, tanya jawab, hingga konsultasi. Perwakilan perusahaan terlihat antusias dan dapat menyatakan kendala-kendala perusahaannya dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bea cukai.

Dalam paparannya, Mathias Buluama, mengatakan bahwa ini semua bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah pengusaha itu sendiri dalam pembukuan perusahaannya. “Banyak yang harus kami awasi, salah satunya adalah barang yang bernilai besar yang diberi fasilitas fiskal yang berada di KB bapak ibu sekalian. Merupakan sebuah tanggung jawab, karena negara telah memberikan kemudahan ini untuk perusahaan, saya harap agar dipatuhi aturannya,” ujar Mathias.

Lagi, KWBC Sumut Terbitkan Izin Kawasan Berikat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat (KB). Izin kali ini diberikan kepada PT Mutiara Laut Abadi (PT MLA) setelah perusahaan tersebut melakukan presentasi proses bisnis di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Selasa (05/03). 

PT MLA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri pengolahan rajungan dan frozen product, yang berlokasi di jalan Pulau Buton, Kawasan Industri Modern (KIM) II Medan. Pemberian fasilitas ini guna mendukung kegiatan ekspor di provinsi Sumatera Utara.

Dalam presentasinya, jajaran direksi PT MLA menyampaikan maksud dan tujuan permohonan fasilitas KB, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan proses bisnis yang akan dijalankan.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua jam Direktur PT MLA, Markus Silitonga beserta timnya menjelaskan dengan sangat detil kepada para Pejabat Bea dan Cukai yang hadir. IT Inventory dan CCTV yang menjadi sarana wajib dimilikipun diperagakan secara langsung pada presentasi tersebut.

Setelah menyimak presentasi proses bisnis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, para Pejabat Bea dan Cukai melakukan diskusi internal untuk memutuskan bahwa pengajuan izin KB tersebut diterima atau ditolak. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, Pejabat Bea dan Cukai sudah bisa memutuskan bahwa izin fasilitas kawasan berikat yang diajukan oleh PT MLA dinyatakan diterima.

Menurut Wakil Direktur PT MLA, Eddy Yulianto, fasilitas KB dapat memberikan dampak yang positif bagi PT MLA dan masyarakat. “Fasilitas KB akan sangat bermanfaat bagi kami karena dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga 85 ton per bulan, dan kapasitas penjualan hingga 1.000 ton per tahun. Dengan begitu, kami dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan nelayan akan lebih mudah untuk menjual hasi tangkapannya,” ujar Eddy.

Pembukaan Kawasan Berikat Baru

Medan –Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara berikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT. Musim Mas (Martubung). Perusahaan yang bergerak di bidang Industri pengolahan CPO (Crude Palm Oil) yang berlokasi di Daerah Martubung, Belawan, Sumatera Utara secara resmi mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2018. Izin Kawasan Berikat ini diberikan dalam kurun waktu kurang dari satu jam sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai.

Sebelumnya, PT Musim Mas (Martubung) telah mengajukan perizinan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat pada kepada Bea Cukai Medan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan. Dokumen dinyatakan memenuhi, selanjutnya PT Musim Mas (Martubung) diwajibkan untuk melakukan presentasi proses bisnis di Kantor Wilayah.

Pada pemaparannya, perwakilan PT Musim Mas (Martubung) mengungkapkan pabrik yang akan dibangun nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebanyak 155.600 ton per tahun.

Adapun Nilai Ekspor PT. Musim Mas di tahun 2017 sebesar USD 2.67 Miliar dan dipastikan akan terus meningkat dengan bertambahnya kapasitas produksi perusahaan seiring dengan dibangunnya pabrik baru di martubung tersebut.

“Dengan bertambahnya perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat dan berkembanganya produksi perusahaan diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sekitar wilayah perusahaan serta meningkatkan penerimaan pajak dan devisa bagi negara” pungkas Oza Olavia.