Kanwil BC Sumut adakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat

Salah satu fungsi  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah sebagai industrial assistance dengan mendorong industri di Indonesia agar berjalan secara optimal. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengadakan Sharing Session IT Inventory Kawasan Berikat dengan mengundang para kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Mathias Buluama, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa IT Inventory harus benar-benar berjalan dengan baik agar penerapan kawasan berikat mandiri bisa berhasil. “Kita mengandalkan teknologi informasi untuk pengawasan tempat penimbunan berikat, sudah sewajibnya kita terutama KPPBC yang mengawasi, harus tau apa yang diawasi”, ujar Mathias dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi IT Inventory kawasan berikat, baik dari sisi pelayanan, pengawasan maupun sistem aplikasi oleh Agus Sujendro, Pengawas Teknis Audit (PTA) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Serta pemaparan materi tentang contoh IT Inventory oleh Ricky Indra Wahyudi, Pimpinan CV. Mezha Digital Solusindo. Acara ditutup dengan tanya jawab dari peserta sharing session.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory di kawasan berikat.

BC Sumut Bina Perusahaan KB

Dalam rangka bulan penegakan IT Inventory di Kawasan Berikat (KB), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara mengundang perwakilan dari beberapa perusahaan yang belum mengaplikasikan IT Inventory sesuai aturan yang berlaku, Jumat (26/07). Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, acara ini dikemas dengan konsep kelas bimbingan.

IT Inventory dalam bea cukai dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan guna mengadministrasikan persediaan barang, dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang-barang impor yang menggunakan fasilitas KB. Produk akhir dari sistem ini adalah laporan pemasukan, pemakaian, dan pengeluaran barang ber-fasilitas.

Ketentuan mengenai keharusan bagi setiap pengguna fasilitas KB untuk menggunakan IT Inventory telah telah diatur sejak Mei 2014 dalam PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem pembukuan selain IT Inventory yang dipersyaratkan menjadi dasar dari bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory ini.

Sebelas perusahaan penerima fasilitas KB yang masuk kategori belum memenuhi kriteria ini dibina oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Mathias Buluama dan Para Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas. Dimulai dengan pemaparan aturan-aturan, tanya jawab, hingga konsultasi. Perwakilan perusahaan terlihat antusias dan dapat menyatakan kendala-kendala perusahaannya dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bea cukai.

Dalam paparannya, Mathias Buluama, mengatakan bahwa ini semua bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah pengusaha itu sendiri dalam pembukuan perusahaannya. “Banyak yang harus kami awasi, salah satunya adalah barang yang bernilai besar yang diberi fasilitas fiskal yang berada di KB bapak ibu sekalian. Merupakan sebuah tanggung jawab, karena negara telah memberikan kemudahan ini untuk perusahaan, saya harap agar dipatuhi aturannya,” ujar Mathias.