COFFEE MORNING PENGUSAHA TPB SUMUT

Medan – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara menyelenggarakan Coffee Morning dengan perusahaan pengguna  fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) pada hari Selasa (27/08) yang bertempat di Aula lantai VI Gedung Keuangan Negara Medan II. Acara ini dihadiri oleh perusahaan penerima fasilitas TPB di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara Mathias Buluama memberikan sambutan sekaligus menyapa para pengusaha TPB di wilayah Sumatera Utara, serta tim dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan. “Kami mengundang bapak ibu sekalian agar lebih dekat dan lebih kenal. Karena sebagian perizinan berada di kantor wilayah, kami mohon masukan agar menjadi evaluasi bagi kami,” ujar Mathias.

Acara diawali dengan pemaparan tentang IT Inventory sub sistem menuju kriteria A dan B oleh Budi Kristanto Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, yang menginformasikan berbagai informasi terkait kriteria IT Inventory secara lebih rinci, seperti cara melakukan identifikasi kondisi IT Inventory yang digunakan oleh Perusahaan Kawasan Berikat. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang ditanggapi antusias oleh para peserta.

Dalam acara coffee morning ini juga disisipkan pemaparan tentang pemberantasan pungutan liar oleh Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara, yang diwakili oleh Toupik Kurohman Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Kanwil DJBC Sumatera Utara. Toupik menerangkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan  dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanakan tugas pelayanan kepada pengguna jasa. Sebagai contoh diluncurkannya Whistleblowing System Kementerian Keuangan sebagai wadah pelaporan apabila ditemukannya pungutan liar di Kementerian Keuangan.

Sinergi dan keterikatan yang erat diharapkan tetap dan terus terjalin dalam suasana kekeluargaan dan profesionalitas. Selain itu, terlaksananya kegiatan Coffee Morning diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas pemenuhan kewajiban serta berlakunya ketentuan yang mengatur proses bisnis para pengusaha TPB.

BC Sumut Bina Perusahaan KB

Dalam rangka bulan penegakan IT Inventory di Kawasan Berikat (KB), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara mengundang perwakilan dari beberapa perusahaan yang belum mengaplikasikan IT Inventory sesuai aturan yang berlaku, Jumat (26/07). Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, acara ini dikemas dengan konsep kelas bimbingan.

IT Inventory dalam bea cukai dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan guna mengadministrasikan persediaan barang, dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang-barang impor yang menggunakan fasilitas KB. Produk akhir dari sistem ini adalah laporan pemasukan, pemakaian, dan pengeluaran barang ber-fasilitas.

Ketentuan mengenai keharusan bagi setiap pengguna fasilitas KB untuk menggunakan IT Inventory telah telah diatur sejak Mei 2014 dalam PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem pembukuan selain IT Inventory yang dipersyaratkan menjadi dasar dari bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory ini.

Sebelas perusahaan penerima fasilitas KB yang masuk kategori belum memenuhi kriteria ini dibina oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Mathias Buluama dan Para Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas. Dimulai dengan pemaparan aturan-aturan, tanya jawab, hingga konsultasi. Perwakilan perusahaan terlihat antusias dan dapat menyatakan kendala-kendala perusahaannya dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bea cukai.

Dalam paparannya, Mathias Buluama, mengatakan bahwa ini semua bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah pengusaha itu sendiri dalam pembukuan perusahaannya. “Banyak yang harus kami awasi, salah satunya adalah barang yang bernilai besar yang diberi fasilitas fiskal yang berada di KB bapak ibu sekalian. Merupakan sebuah tanggung jawab, karena negara telah memberikan kemudahan ini untuk perusahaan, saya harap agar dipatuhi aturannya,” ujar Mathias.