Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memberikan izin fasilitas PDPLB (Pengusaha di Pusat Logistik Berikat) kepada PT Bahtera Inti Indonesia pada Rabu, 3 Juli 2019. Izin tersebut diberikan setelah menyaksikan pemaparan proses bisnis oleh jajaran direksi PT Bahtera Inti Indonesia (PT BII) yang dilakukan di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Medan.

Dalam pemaparannya, Sucipto selaku Komisaris PT BII menyampaikan tujuannya mengajukan izin fasilitas PDPLB. “Kami ingin memberikan fasilitas penimbunan barang tujuan impor dan ekspor kepada para pengusaha dalam negeri, memberikan ketersediaan bahan baku industri, dan membantu mengurangi resiko biaya demmurage,” ujar Sucipto.

PDPLB merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. Dalam hal ini, PT BII bekerjasama dengan PT Transcon Indonesia yang telah mendapat izin penyelenggara PLB untuk menggunakan sebagian lahan dan fasilitas milik PT Transcon Indonesia. Nantinya, jenis barang yang akan ditimbun di PT BII berupa bahan baku industry, besi baja dan produk turunannya serta ban.

Dengan terbitnya izin fasilitas PDPLB tersebut PLH Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Abdul Harris berharap fasilitas tersebut dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Ia juga berharap fasilitas tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. Sejalan dengan pernyataan Abdul Harris, Sucipto mengucapkan terima kasih atas izin yang telah diberikan. Ia juga berjanji akan berkomitmen kepada peraturan yang ada.

PT BII sebelumnya merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memberikan pelayanan jasa kepabeanan secara nasional. Seiring waktu berjalan PT BII ingin mengembangkan bisnisnya menjadi penyelenggara PLB untuk mendukung industri dalam negeri.

Majukan Industri Dalam Negeri, BC Sumut Terbitkan Izin KITE Pengembalian

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara menerbitkan izin fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pengembalian pertama di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan fungsi Bea Cukai yaitu sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance. Izin fasilitas KITE Pengembalian ini diberikan kepada PT Anugerah Samudera Hindia di Kanwil DJBC Sumatera Utara, Gedung Keuangan Negara Medan, Senin 28 Mei 2019.

Fasilitas KITE Pengembalian adalah salah satu fasilitas fiskal yang ditawarkan oleh Bea Cukai. Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan yang melakukan importasi bahan baku untuk kemudian diolah menjadi barang jadi dengan berorientasi ekspor, akan dikembalikan bea masuk atas importasi bahan bakunya sebesar barang jadi yang diekspor. Hal ini tentunya dapat mengurangi biaya serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri di pasar internasional.

PT Anugerah Samudera Hindia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Utara berdiri sejak tahun 2002. Perusahaan yang telah lama melakukan kegiatan ekspor impor ini merupakan perusahaan pengolahan ikan tuna dengan produk Frozen Precooked Tuna Loins. Ikan tuna PT Anugerah Samudera Hindia yang diolah oleh hampir 1000 orang tenaga kerja lokal ini telah diekspor ke Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia.

Marketing Manager PT Anugerah Samudera Hindia, Jimmy Chandra, mengungkapkan rasa terimakasih atas pelayanan yang tepat waktu dan penetapan keputusan yang sangat cepat. “Kami berharap dengan adanya fasilitas KITE Pengembalian ini, fasilitas dan kapasitas produksi serta devisa ekspor kita akan berkembang pesat,” ujar Jimmy. (dit)

PT SRB Menjadi PLB

PT Samudera Raya Berjaya mendapatkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil DJBC Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya Selasa, 26 Maret 2019 di Aula Kanwil DJBC Sumut, Medan.

Dalam pemaparannya PT SRB menyampaikan bahwa latar belakang pengajuan izin PLB salah satunya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Kebijakan Ekonomi Volume II, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistic di kawasan Asia Pasifik. “Kami mengajukan izin PLB agar dapat mendorong kemajuan industri logistik di Indonesia khususnya Sumatera Utara,” ujar direktur PT SRB, Hery Susanra.

PLB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa penangguhan bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) selama paling lama tiga tahun, atas barang impor yang ditimbun di PLB sebelum nantinya didistribusikan ke dalam daerah pabean atau diekspor kembali ke luar negeri. Dengan adanya PLB maka perusahaan industri, khususnya industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor, dapat melakukan impor bahan bakunya melalui PLB. Selain itu, impor bahan baku melalui PLB diharapkan juga dapat mempercepat proses penyelesaian kepabeanannya.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia, berharap bahwa dengan bertambahnya PLB di wilayah Sumut dapat berkontribusi bagi percepatan perkembangan perekonomian Sumut. Kepada PT SRB Oza berharap dapat memenuhi segala kewajiban dan larangan yang berlaku bagi pengusaha PLB. “Saya berharap izin PLB ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain atau melanggar kepabeanan maupun perpajakan,” katanya.

PT SRB adalah perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang jasa pengurusan kepabeanan (PPJK), khususnya di pelabuhan Belawan. Dengan adanya fasilitas PLB yang mulai diperkenalkan DJBC pada 2015 ini, PT SRB berharap dapat meningkatkan perannya dalam dunia perlogistikan di wilayah Sumut dan sekitarnya.

Toko Bebas Bea Segera Hadir di Bandara Kualanamu

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Kali ini izin yang diberikan adalah berupa izin fasilitas Toko Bebas Bea yang diberikan kepada PT Indah Prima di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Gedung Keuangan Negara Medan, Rabu 20 Maret 2019.

Toko Bebas Bea (TBB) merupakan tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang asal impor maupun lokal untuk dijual kepada orang tertentu. Orang tertentu yang dimaksud adalah pembeli yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, misalnya orang yang bepergian ke luar negeri atau orang yang sedang transit dengan tujuan ke luar negeri.

Barang yang dimasukkan ke Toko Bebas Bea diberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas pemasukan barang impor ke TBB yang berasal dari luar daerah pabean, gudang berikat, atau TBB lainnya.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Oza Olavia, mengungkapkan bahwa dengan adanya Toko Bebas Bea di terminal keberangkatan internasional diharapkan dapat memberikan manfaat perekonomian. “Kami berharap Toko Bebas Bea ini dapat menjadi salah satu pintu untuk memasarkan produk-produk IKM/UKM di wilayah Sumut dan sekitarnya, misalnya kopi dan produk-produk kerajinan,” ujar Oza Olavia.

Direktur PT Indah Prima, Ramona Wirawan, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak Kanwil Bea dan Cukai atas proses pemberian izin yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah pemaparan proses bisnis selesai. “Kami welcome dengan saran bu Kakanwil Bea Cukai untuk turut memasarkan produk-produk IKM/UKM dari wilayah Sumut dan sekitarnya,” ujar Ramona.

PT Indah Prima sebagai pemilik TBB bernama “Prima Duty Free“ berlokasi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara. Pada dasarnya TBB dapat berlokasi di Bandar udara baik di terminal keberangkatan, terminal kedatangan, maupun tempat transit. Selain itu, TBB juga dapat didirikan di pelabuhan laut ataupun di dalam kota.

Dukung Kegiatan Ekspor, Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik Berikat Baru

Guna mendukung kegiatan ekspor di provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Izi fasilitas kali ini diberikan kepada PT Permata Hijau Palm Oleo (PT PHPO) setelah perusahaan tersebut melakukan pemaparan proses bisnis di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Rabu (20/02). Pemaparan proses bisnis tersebut dihadiri oleh Oza Olavia selaku Kepala Kanwil DJBC Sumatera    Utara beserta para Pejabat Eselon III dan IV Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Sonny selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Medan dan pejabat pemeriksa lapangan.

Dalam pemaparannya, jajaran direksi PT PHPO menyampaikan maksud dan tujuan mendirikan PLB, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan proses bisnis yang akan dijalankan. Pada pemaparan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih satu jam Direktur PT PHPO, Widya Virgo beserta timnya menjelaskan dengan sangat detil kepada para Pejabat Bea dan Cukai yang hadir. IT Inventory dan CCTV yang menjadi sarana wajib dimilikipun diperagakan secara langsung pada pemaparan tersebut.

Untuk menguji pemaparan yang disampaikan, setelah pemaparan selesai, maka berlanjut dengan pertanyaan dari Bea Cukai yang dipimpin oleh Oza Olavia. Berbagai pertanyaan yang diberikan oleh para Pejabat Bea dan Cukai kepada PT PHPO mampu dijawab dengan baik sehingga tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan ke sesi berikutnya.

Setelah menyimak pemaparan proses bisnis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, para Pejabat Bea dan Cukai melakukan diskusi internal untuk memutuskan bahwa pengajuan izin PLB tersebut diterima atau ditolak. Dalam kurun waktu kurang dari 30 menit, Pejabat Bea dan Cukai sudah bisa memutuskan bahwa izin fasilitas PLB yang diajukan oleh PT PHPO dinyatakan diterima dan penandatanganan surat keputusan persetujuanpun dilakukan pada saat itu juga.

Setelah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengungkapkan harapannya. “Saya berharap dengan terbitnya izin PLB ini dapat meningkatkan ekonomi Sumatera Utara terutama meningkatkan kegiatan ekspor yang ada di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Direktur PT PHPO, Widya Virgo juga mengungkapkan apresiasi dan harapannya setelah menerima surat keptusan tersebut. “Saya berterima kasih kepada Bea Cukai, dalam waktu yang sangat singkat sekali kita bisa langsung mendapatkan izin PLB ini, mudah-mudahan adanya PLB ini dapat meningkatkan ekspor lebih dari 15%,” ujarnya.

Saat ini pemerintah memang sedang mengupayakan percepatan perizinan. Untuk perizinan fasilitas dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai, dalam kurun waktu maksimal satu jam setelah pemaparan proses bisnis selesai harus sudah ada keputusan persetujuan atau penolakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai. Dengan percepatan perizinan ini, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Page 1 of 2
1 2