Q&A terkait Tempat Penimbunan Sementara

  1. Apa itu Tempat Penimbunan Sementara ?

Jawab:

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Referensi: Pasal 1 ayat (10) PER-6/BC/2015

2. Berapa lama jangka waktu berlakunya penetapan sebagai TPS ?

Jawab:

Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS berlaku dalam jangka waktu:

  1. 5 (lima) tahun; atau
  2. Sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun.

Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, Pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan TPS sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

Referensi: Pasal 12 PER-6/BC/2015

3. Bagaimana ketentuan penimbunan barang di dalam TPS ?

Jawab:

Penimbunan barang di dalam TPS harus dipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.

Pemisahan barang dilakukan dengan cara:

  • Untuk TPS berupa lapangan penimbunan atau gudang penimbunan dilakukan dengan cara dibuatkan pagar pembatas permanen dan/atau semi permanen dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter; dan
  • Untuk TPS berupa lapangan penimbunan peti kemas, dibuatkan tanda batas dalam bentuk garis warna kuning yang jelas tidak terputus dengan:
  1. Lebar sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) centimeter; dan
  2. Jarak dengan peti kemas yang ditimbun sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.

Barang-barang berbahaya, merusak, dan/atau yang memiliki sifat dapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, harus ditimbun di tempat khusus dalam TPS yang disediakan untuk itu.

Peti kemas kosong harus ditimbun di tempat khusus dalam TPS yang disediakan untuk itu.

Peti kemas atau kemasan barang lainnya yang ditimbun di TPS hanya dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan fisik barang dan/ atau pengambilan contoh barang dalam rangka pemeriksaan pabean dan/atau pemeriksaan karantina.

Referensi: Pasal 13 dan 14 PER-6/BC/2015

4. Bagaimana ketentuan penimbunan barang dalam TPS berupa tangki penimbunan ?

Jawab:

Penimbunan barang dalam TPS berupa tangki penimbunan berlaku ketentuan:

  • Barang impor dan barang ekspor tidak dapat ditimbun dalam 1 (satu) satu tangki yang sama;
  • Barang impor dengan pengangkutan (shipment) yang berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang sama sepanjang memiliki jenis dan spesifikasi sama; dan
  • Barang ekspor dengan pengangkutan (shipment) yang berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang sama sepanjang memiliki jenis dan spesiflkasi sama.

Referensi: Pasal 13 ayat (3) PER-6/BC/2015

5. Berapa lama jangka waktu penimbunan barang di TPS ?

Jawab:

Penimbunan barang di TPS paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan.

Dalam hal terhadap barang dilakukan pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain di:

  • Kawasan Pabean yang sama, jangka waktu penimbunan dihitung sejak ditimbun di TPS asal; atau
  • Kawasan Pabean lain, jangka waktu penimbunan dihitung sejak ditimbun di TPS di Kawasan Pabean lain.

Referensi: Pasal 15 PER-6/BC/2015

6. Apa saja kewajiban Pengusaha TPS ?

Jawab:

Pengusaha TPS harus menyediakan:

  • Tempat pemeriksaan fisik barang;
  • Sarana pendukung pemeriksaan fisik barang; dan
  • Tenaga kerja bongkar muat untuk membantu mengangkat dan memindahkan barang impor dari dan ke dalam peti kemas serta membuka kemasan barang.

Pengusaha TPS harus memasang:

  • Papan petunjuk identitas yang jelas dengan ukuran paling kurang 60 (enam puluh) cm x 90 (sembilan puluh) cm sesuai contoh dalam Lampiran XVIII PER-6/BC/2015.
  • Kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang memiliki kemampuan menyimpan data paling singkat untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya pada pintu masuk/keluar, tempat penimbunan barang, dan tempat pemeriksaan fisik barang, yang dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pengusaha TPS wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan dan dokumen, termasuk data elektronik, yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang ditimbun di TPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pengusaha TPS wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

Referensi: Pasal 24, 26, 29 PER-6/BC/2015

7. Bagaimana ketentuan mengenai penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS ?

Jawab:

Pengusaha TPS dapat menerapkan Sistem Pintu Otomatis TPS pada pintu masuk/pintu keluar yang terintegrasi dengan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.

Kepala Kantor Pabean menetapkan penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS setelah pengusaha TPS memenuhi persyaratan teknis, paling kurang meliputi:

  • TPS telah terintegrasi dengan Sistem TPS Online;
  • TPS telah menyiapkan Sistem Pintu Otomatis TPS; dan
  • Pengusaha TPS telah menyediakan sarana pendukung pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dalam penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS.

Referensi: Pasal 31 PER-6/BC/2015

8. Apa saja tanggung jawab Pengusaha TPS ?

Jawab:

Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk dan/ atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang ┬Ěterutang atas barang yang ditimbun dalam TPS terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

Referensi: Pasal 41 PER-6/BC/2015

9. Mengapa keputusan mengenai penetapan sebagai TPS dapat dibekukan ?

Jawab:

Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS dibekukan dalam hal:

  1. Pengusaha TPS menimbun barang selain barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean di TPS;
  2. Pengusaha TPS tidak lagi memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS dan/atau tidak menyediakan media komunikasi data elektronik;
  3. Pengusaha TPS tidak menyelenggarakan pembukuan dan/atau tidak menyerahkan dokumen dan pembukuan lainnya sehubungan dengan audit kepabeanan;
  4. Pengusaha TPS tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan;
  5. Pengusaha TPS tidak memenuhi ketentuan yang menjadi dasar diterbitkannya peringatan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan;
  6. TPS direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan; dan/atau
  7. Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean tempat lokasi TPS dicabut.

Referensi: Pasal 43 PER-6/BC/2015

10. Mengapa keputusan mengenai penetapan sebagai TPS dapat dicabut ?

Jawab:

Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS dapat dicabut dalam hal:

  1. TPS dalam status pembekuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
  2. TPS tidak menjalankan kegiatan/usaha di bidang kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  3. Pengusaha TPS terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. TPS dinyatakan pailit; dan/atau
  5. Pengusaha TPS mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan.

Referensi: Pasal 45 PER-6/BC/2015