Q&A terkait Kawasan Pabean

  1. Apa itu Kawasan Pabean ?

Jawab:

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Referensi: Pasal 1 ayat (3) PER-6/BC/2015

2. Lokasi apa saja yang dapat diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean ?

Jawab:

Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor harus ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

Lokasi yang dapat diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean :

  1. Pelabuhan Laut atau Bandar Udara.
  2. Kawasan Perbatasan (pos lintas  batas atau pos pemeriksaan lintas batas.
  3. Dry port atau terminal barang
  4. Kantor pos
  5. Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara.

Referensi: Pasal 1 ayat (3) PER-6/BC/2015

3. Apa saja sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Pengelola Kawasan Pabean ?

Jawab:

Pengelola Kawasan Pabean harus menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan berupa :

a. Ruangan dan/atau area yang dipergunakan untuk :

  1. Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi;
  2. Pemeriksaan terhadap  barang yang tidak ditimbun di TPS meliputi barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas;
  3. Pemeriksaan badan;
  4. Penimbunan barang penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan; dan
  5. Pengawasan.

b. Kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang memiliki kemampuan menyimpan data paling singkat untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya, dan dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Referensi: Pasal 6 PER-6/BC/2015

4. Apa saja larangan penimbunan di Kawasan Pabean ?

Jawab:

Barang  selain barang impor dan/atau barang ekspor dilarang untuk dimasukkan dan/atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk :

  1. Tujuan pengangkutan selanjutnya; atau
  2. Kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean.

Dalam hal barang yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean merupakan barang yang berasal dari impor, kewajiban pabean atas barang yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Referensi: Pasal 7 PER-6/BC/2015

5. Mengapa Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dapat dicabut ?

Jawab:

Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal:

  1. Tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam Jangka waktu 12 (dua belas) BULAN secara terus-menerus;
  2. Pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
  4. Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan; atau
  5. Berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean.

Referensi: Pasal 9 PER-6/BC/2015