Q&A terkait Gudang Berikat

  1. Apa itu Gudang Berikat ?

Jawab:

Gudang berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Referensi: Pasal 1 ayat (4) PER-18/BC/2019

2. Apa saja fasilitas terhadap Gudang Berikat?

Jawab:

Selain mendapatkan penangguhan bea masuk, kepada Gudang Berikat juga diberikan fasilitas kemudahan pelayanan perijinan, kemudahan pelayanan kegiatan operasional dan kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya. 

Referensi: Pasal 2 ayat (4) PER-18/BC/2019

3. Apa saja kegiatan di Gudang Berikat ?

Jawab:

Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB melakukan kegiatan penimbunan dan dapat disertai kegiatan sederhana berupa;
a. Pengemasan;
b. Pengemasan kembali;
c. Penyortiran;
d. Penggabungan (kitting);
e. Pengepakan;
f. Penyetelan; dan/atau
g. Pemotongan

PDGB : Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat

Referensi: Pasal 3 ayat (7) PER-18/BC/2019

4. Apa saja jenis Gudang Berikat ?

Jawab:

Gudang Berikat dapat berbentuk:

  • Gudang Berikat pendukung kegiatan industri, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada:
  1. Perusahaan industri di tempat lain dalam Daerah Pabean dan/atau kawasan berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  2. Perusahaan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau pengembalian Bea Masuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke toko bebas bea; atau
  • Gudang Berikat transit, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar Daerah Pabean.

Referensi: Pasal 4 ayat (1) PER-18/BC/2019

5. Berapa jangka waktu penimbunan di Gudang Berikat ?

Jawab:

Barang dapat ditimbun untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pemasukan awal dari luar Daerah Pabean, pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Gudang Berikat.

Referensi: Pasal 17 ayat (6) PER-18/BC/2019

6. Bagaimana penyelesaian barang yang ditimbun di Gudang Berikat melewati batas waktu ?

Jawab:

Dalam hal barang yang ditimbun di Gudang Berikat melewati batas waktu, wajib diselesaikan dengan cara:

  • Diekspor kembali; dan/atau
  • Diimpor untuk dipakai dengan melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI setelah memenuhi ketentuan di bidang impor.

Referensi: Pasal 23 ayat (4) PER-18/BC/2019

7. Apa saja Kewajiban Penyelenggara Gudang Berikat ?

Jawab:

Penyelenggara Gudang Berikat wajib :

  1. Memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Gudang Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum, dengan bentuk dan format yang telah ditentukan;
  2. Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
  3. Menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti forklift, timbangan igital, atau alat sejenisnya;
  4. Menyediakan sarana/prasarana untuk pelayanan, berupa;
    1. Komputer; dan/atau
    2. Media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  5. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mngawasi dalam hal terdapat PDGB yang belum memperpanjang waktu sewa lokasi paling lama (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
  6. Melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang tidak beroperasi;
  7. Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin Penyelenggara Gudang Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Gudang Berikat;
  8. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas barang modal dan barang yang dimasukkan untuk keperluan penyelenggaraan dan/atau pengusaha Gudang Berikat;
  9. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya, buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
  10. Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
  11. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Gudang Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi: Pasal 38 PER-18/BC/2019

8. Apa saja Larangan bagi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB ?

Jawab:

Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB, dilarang:

  1. Memasukan barang impor yang tidak sesuai dengan izin Gudang Berikat;
  2. Memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor;
  3. Menimbun barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
  4. Mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin Gudang Berikat.

Referensi: Pasal 49 PER-18/BC/2019

9. Mengapa izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB dapat dibekukan ?

Jawab:

Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

  1. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
  2. Menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Gudang Berikat.

Referensi: Pasal 52 PER-18/BC/2019

10. Mengapa izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB dapat dicabut ?

Jawab:

Pembekuan izin dapat diubah menjadi pencabutan izin dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan leh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

  1. Terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpag dari izin yang diberikan; dan/atau
  2. Tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan Gudang Berikat.

Referensi: Pasal 54 PER-18/BC/2019

11. Bagaimana penyelesaian atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya ?

Jawab:

Penyelesaian atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya, dilakukan dengan cara:

  1. Diekspor kembali;
  2. Diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan Cukai; dan/atau
  3. Dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

Referensi: Pasal 57 ayat (2) PER-18/BC/2019

12. Bagaimana penyelesaian atas barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya ?

Jawab:

Penyelesaian atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya, dilakukan dengan cara:

  1. Diekspor;
  2. Diselesaikan kewajiban perpajakan dengan melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut; dan/atau
  3. Dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

Referensi: Pasal 57 ayat (3) PER-18/BC/2019