Prosedur Pengajuan Perubahan Data Fasilitas Toko Bebas Bea

PASAL 12 PER-01/BC/2018 TENTANG TOKO BEBAS BEA

  1. Pengusaha Toko Bebas Bea wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal terdapat perubahan data pada keputusan mengenai surat penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea.
  2. Permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
  3. Permohonan diajukan dalam hal:
    1. Terjadi perubahan nama, alamat, dan/atau NPWP Pengusaha TBB;
    2. Terjadi perubahan nama, dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab TBB;
    3. Terjadi perubahan luas lokasi TBB;
    4. Penambahan tempat penyerahan bagi TBB dalam kota;
    5. Terjadi perubahan jenis barang yang ditimbun di TBB; dan/atau
    6. Perubahan jangka waktu izin TBB.
  4. Perubahan tidak dapat diajukan dalam hal TBB merger atau diakuisisi.

ALUR PENGAJUAN PERUBAHAN DATA TOKO BEBAS BEA

PASAL 13, 14, 15 PER-01/BC/2018 TENTANG TOKO BEBAS BEA

  1. Permohonan diajukan dengan melampirkan berkas permohonan dan kelengkapan dokumen dalam bentuk softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli dalam media elektronik berupa:
    1. Keputusan penetapan sebagai TBB dan izin Pengusaha TBB beserta perubahannya dalam hal pernah dilakukan perubahan; dan
    2. Kelengkapan dokumen yang mendukung permohonan perubahan data dalam izin Pengusaha TBB yang bersangkutan.
  2. Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data.
  3. Dalam hal berkas permohonan diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean meminta tambahan dokumen yang diperlukan.
  4. Dalam hal terdapat perubahan luas lokasi dan/atau penambahan tempat penyerahan bagi TBB dalam kota, Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan lokasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi.
  5. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor Pabean membuat rekomendasi.
  6. Kepala Kantor Pabean menyampaikan softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli dalam MPDE atau media elektronik lainnya kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan disertai hardcopy dan softcopy berupa :
    1. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean; dan
    2. Berita acara pemeriksaan lokasi, peta lokasi, dan denah lokasi/tempat yang telah ditandasahkan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal permohonan diperlukan pemeriksaan lokasi.
  7. Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
  8. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan perubahan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea.
  9. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebut alasan penolakan.