Prosedur Pengajuan Pendirian Kawasan Pabean

PASAL 4 PER-6/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, PEMINDAHAN LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI

Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada:

  1. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  2. Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Permohonan paling kurang memuat data mengenai :

  • Identitas penanggung jawab;
  • Pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain;
  • Lokasi kawasan; dan
  • Batas-batas dan pintu keluar/masuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean.

Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain merupakan badan usaha, permohonan dilampiri dengan:

  • Fotokopi salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum yang ditandasahkan oleh notaris, dan perubahannya jika ada;
  • Fotokopi surat izin dari instansi terkait yang ditandasahkan oleh notaris;
  • Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandasahkan oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
  • Fotokopi bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan yang ditandasahkan oleh notaris;
  • Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di pelabuhan atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
  • Fotokopi bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang ditandasahkan oleh notaris; dan
  • Gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi tempat pembongkaran dan pemuatan barang.

Dalam hal  permohonan diajukan oleh pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain merupakan lembaga pemeritah, permohonan dilampiri dengan:

  • Fotokopi salinan keputusan tentang penetapan lembaga pemerintah sebagai pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain atau dokumen semacam itu, yang ditandasahkan oleh notaris;
  • Fotokopi salinan keputusan tentang penunjukan pejabat penanggung jawab yang ditandasahkan oleh notaris, misalnya surat keputusan tentang penetapan pejabat sebagai kepala dinas atau unit pelaksana teknis;
  • Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandasahkan oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
  • Fotokopi bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan yang ditandasahkan oleh notaris; dan
  • Gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi tempat pembongkaran dan pemuatan barang.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pengelola Tempat Lain yang merupakan:

  • Tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor;
  • Kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; atau
  • Tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos.

Persyaratan Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandasahkan oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara digantikan dengan fotokopi penetapan sebagai tempat bongkar muat atau lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor atau dokumen semacam itu.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pengelola Tempat Lain yang merupakan kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, persyaratan Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandasahkan oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara digantikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara.

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasahkan dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya.

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN KAWASAN PABEAN

PASAL 5 PER-6/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, PEMINDAHAN LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI

  1. Terhadap permohonan tersebut, Kepala Kantor Pabean/Kepala Kantor Pelayanan Utama:
    1. Melakukan penelitian berkas termasuk mencocokkan kesesuaian data antara hardcopy dan softcopy; dan
    2. Menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi atas kawasan yang diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
  2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data dan/atau melengkapi dokumen.
  3. Pemeriksaan lokasi meliputi:
    1. Kebenaran lokasi kawasan;
    2. Kesesuaian gambar denah lokasi dan tata letak (layout);
    3. Kesesuaian batas-batas kawasan serta pintu masuk/keluar;
    4. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kondisi kawasan secara umum.
  4. Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan lokasi.
  5. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai:
    1. Kelayakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan
    2. Pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
  6. Penerusan permohonan berupa softcopy hasil scan dari:
    1. Surat penerusan;
    2. Berkas permohonan; dan
    3. Berita acara pemeriksaan lokasi;

Dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dengan surat pengantar.

7. Berdasarkan penerusan permohonan, Kepala Kantor Wilayah:

a. Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administratif terhadap berkas permohonan, berita acara pemeriksaan lokasi, dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean; dan

b. Menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi, dalam hal diperlukan.

8. Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap di Kantor Pabean.

9. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.

10. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Surat Permohonan Penetapan Kawasan Pabean sesuai contoh format Lampiran I PER-6/BC/2015.

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sesuai contoh format Lampiran II PER-6/BC/2015.