BC Sumut Gagalkan 1.150 Slop Rokok Ilegal

Tim Bea dan Cukai (BC) Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 1.150 slop atau 11.150 bungkus rokok merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai. Penangkapan rokok ilegal asal Batam tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu di Simpang Kawat, Kabupaten Asahan, dan di Jl. Sisingamangaraja, Medan, antara Minggu-Senin, 7-8 April 2019, oleh tim operasi gabungan Kantor Wilayah BC (KWBC) Sumut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC (KPPBC) Teluk Nibung, dan KPPBC Kuala Tanjung.

Dalam penjelasannya, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KWBC Sumut, Souvenir, mengatakan bahwa penangkapan berawal dari informasi adanya pengangkutan rokok ilegal dalam bus antar provinsi dari Jambi yang menuju Medan. Atas dasar informasi tersebut Kanwil BC Sumut berkoordinasi dengan KPPBC Teluk Nibung dan KPPBC Kuala Tanjung untuk mengawasi pergerakan bus tersebut di jalur Lintas Timur Sumatera, sekaligus melakukan penyergapan jika terjadi pembongkaran barang di perjalanan sebelum sampai di Medan.

Pada Minggu, 7 April, pukul 21.15 tim KKPBC Teluk Nibung mendapati bahwa bus tersebut melakukan pembongkaran di daerah Simpang Kawat, Kisaran. Setelah dilakukan penyergapan, didapati bahwa barang yang dibongkar adalah enam karton (@ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) rokok merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai, sehingga dilakukan penangkapan terhadap pembawa barang ilegal tersebut.

Sekitar pukul 01.10, Senin, 8 April bus sudah sampai di Medan dan kembali melakukan pembongkaran barang dalam karung ke sebuah mobil pick-up BK 8401 CS di Jl. Sisingamangaraja, Medan. Kali ini giliran tim Kanwil BC Sumut yang melakukan penyergapan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedapatan barang dalam karung tersebut berupa 17 karton (@ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang) rokok merek Luffman, juga tanpa dilekati pita cukai.

“Kerugian negara dari penyelundupan rokok tanpa dilekati pita cukai ini sekitar 135,7 juta rupiah,” kata Souvenir sambil menambahkan bahwa dari dua kasus tersebut telah diamankan empat orang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Lokakarya Power Query DJBC-DJP

Medan, 11 April 2019. Sebagai salah satu bentuk sinergi DJBC-DJP, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara  mengadakan workshop Pengolahan data audit dengan menggunakan Power Query yang dilaksanakan Selasa-Rabu, 9-10 April 2019 di Gedung Keuangan Negara Medan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak.

Workshop yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia  diikuti oleh seluruh Fungsional Audit dan perwakilan pegawai dari masing-masing Bidang di Kanwil DJBC Sumatera Utara yang berjumlah 31 orang. Dalam kesempatan tersebut, Oza Olavia menyampaikan bahwa program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga merupakan program sinergi DJBC-DJP disamping program sinergi yang lain

Power Query adalah  teknologi koneksi data yang memungkinkan untuk menemukan, menyambungkan, menggabungkan, dan memperbaiki sumber data untuk memenuhi kebutuhan analisis. Salah satu keunggulannya adalah dapat menganalisa laporan keuangan dengan lebih mudah.

Selama kegiatan, para peserta diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang bagaimana mencari sumber data, menyambungkan, menggabungkan, memperbaiki sumber data serta membentuk data untuk kebutuhan analisis. Dengan pengetahuan dan pelatihan ini, kedepannya diharapkan akan lebih membantu untuk memudahkan dan mempercepat pengolahan data dan analisa dalam pekerjaan sehari-hari.

Apel Integritas Bea Cukai Sumut

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara melaksanakan apel khusus dengan tema integritas pada Kamis 11 April 2019 di Lapangan Gedung Keuangan Negara Medan. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia.

Dalam apel tersebut Oza Olavia menyampaikan amanat dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi, terkait integritas pegawai. “Suatu organisasi akan menjadi maju, kemudian stabil dan berkembang kalau budaya organisasinya, khususnya integritasnya di atas rata-rata. Pun demikian dengan DJBC, kita akan bisa maju sesuai dengan visi dan misi kita jika budaya organisasi kita, khususnya integritas kita di atas rata-rata,” ujar Oza.

Dalam amanat yang dibacakan tersebut, Oza menyampaikan bahwa Dirjen Bea dan Cukai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pegawai DJBC atas peningkatan kinerja di bidang integritas. Selain itu, Dirjen juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk selalu melakukan introspeksi, membenahi, kemudian meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas.

Perhatian utama dalam amanat tersebut tertuju kepada para pimpinan. Para pimpinan diharapkan dapat menjadi role model dalam implementasi sikap dasar DJBC. Selain itu para pimpinan juga diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap anggotanya dengan pemberian reward dan punishment yang fair.

Selama ini DJBC telah memberikan program bimbingan teknis dan bimbingan fisik kepada para pegawai untuk membentuk pegawai yang cekatan dan professional. Namun saat ini organisasi menyiapkan satu lagi program berupa bimbingan mental. Bimbingan mental merupakan program yang sama pentingnya dengan bimbingan teknis dan bimbingan fisik. Tujuan dari program bimbingan mental adalah agar pegawai memiliki mental yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas dimanapun dengan tekanan yang ada. Program-program tersebut diharapkan dapat membentuk pegawai yang berintegritas, professional, sehat secara fisik dan kuat secara mental. Diharapkan dengan dilaksanakannya apel tersebut dapat menyadarkan seluruh pegawai tentang pentingnya menjaga integritas dalam melaksanakan tugas demi mewujudkan bea cukai yang makin baik.

Sekjen Kemenkeu Resmikan Rumah Susun Negara Bea Cukai di Medan

previous arrow
next arrow
Slider

Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, meresmikan penggunaan Rumah Susun Negara Bea dan Cukai Jumat, 5 April 2019 di Medan. Rumah Susun yang terdiri dari 4 lantai dengan 12 fleet terletak di Jalan Iskandar muda nomor 139 Medan.

Dalam sambutannya, Hadiyanto mengatakan bahwa esensi dari peresmian Rumah Susun ini adalah bahwa kita semua memiliki sinergi untuk membangun. “Dengan adanya rumah Susun Negara ini diharapkan pegawai dapat lebih tenang lagi dalam bekerja,” ujar Hadiyanto didepan Sekertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Robi Toni, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Mukhtar, serta Pejabat Eselon III dan IV Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Utara yang turut hadir dalam acara persemian tersebut.

Sementara itu Kakanwil DJBC Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Kota Medan dan sekitarnya terdapat 564 pegawai DJBC yang berdinas di lima satuan kerja (satker) yaitu Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Belawan, KPPBC TMP B Medan, KPPBC TMP B Kualanamu, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas II Medan. Jumlah rumah dinas yang tersedia hanya berjumlah 190 unit yang terdiri dari 55 unit Kanwil DJBC Sumatera Utara, 112 unit KPPBC TMP Belawan, dan 23 unit KPPBC TMP B Medan. “Kurangnya jumlah rumah dinas serta keterbatasan lahan yang dimiliki menjadi latar belakang dibangunnya Rumah Susun Negara ini,” ujar Oza Olavia.

Dibangun dengan menggunakan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) satker Kanwil DJBC Sumatera Utara tahun anggaran 2016, dengan total pagu anggaran sebesar 11,075 Miliar rupiah, Rumah Susun Negara ini sebenarnya sudah selesai dibangun dan mulaidigunakan pada November 2017. Saat ini bangunan seluas 1.002 m2 dengan 12 flat @2 kamar tersebut ditempati oleh 21 pejabat dan pegawai dari lima satker diatas.

Rumah Dinas Bea dan Cukai dalam bentuk Rumah Susun Negara di Medan ini merupakan yang kedua di lingkungan DJBC. Rumah Susun Negara yang pertama terdapat di Kota Palembang yang persemiannya juga dilakukan oleh Hadiyanto.

PT SRB Menjadi PLB

PT Samudera Raya Berjaya mendapatkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil DJBC Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya Selasa, 26 Maret 2019 di Aula Kanwil DJBC Sumut, Medan.

Dalam pemaparannya PT SRB menyampaikan bahwa latar belakang pengajuan izin PLB salah satunya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Kebijakan Ekonomi Volume II, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistic di kawasan Asia Pasifik. “Kami mengajukan izin PLB agar dapat mendorong kemajuan industri logistik di Indonesia khususnya Sumatera Utara,” ujar direktur PT SRB, Hery Susanra.

PLB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa penangguhan bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) selama paling lama tiga tahun, atas barang impor yang ditimbun di PLB sebelum nantinya didistribusikan ke dalam daerah pabean atau diekspor kembali ke luar negeri. Dengan adanya PLB maka perusahaan industri, khususnya industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor, dapat melakukan impor bahan bakunya melalui PLB. Selain itu, impor bahan baku melalui PLB diharapkan juga dapat mempercepat proses penyelesaian kepabeanannya.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia, berharap bahwa dengan bertambahnya PLB di wilayah Sumut dapat berkontribusi bagi percepatan perkembangan perekonomian Sumut. Kepada PT SRB Oza berharap dapat memenuhi segala kewajiban dan larangan yang berlaku bagi pengusaha PLB. “Saya berharap izin PLB ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain atau melanggar kepabeanan maupun perpajakan,” katanya.

PT SRB adalah perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang jasa pengurusan kepabeanan (PPJK), khususnya di pelabuhan Belawan. Dengan adanya fasilitas PLB yang mulai diperkenalkan DJBC pada 2015 ini, PT SRB berharap dapat meningkatkan perannya dalam dunia perlogistikan di wilayah Sumut dan sekitarnya.

Page 25 of 32
1 23 24 25 26 27 32