Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Kawasan Berikat Kepada Eksportir Hand Former Terbesar di Dunia

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Mark Dynamics Indonesia (MDI) Tbk pada pada hari Kamis, 31 Januari 2019 di Gedung Keuangan Negara Medan.

Dalam mengajukan perijinan fasilitas Kawasan Berikat, PT Mark Dynamics Indonesia (MDI) Tbk telah melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pengajuan izin antara lain melakukan registrasi di INSW, validasi data, pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan dokumen oleh KPPBC TMP B Medan dan terakhir melakukan pemaparan proses bisnis di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Setelah pemaparan proses bisnis dilaksanakan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara beserta jajarannya melakukan diskusi internal sebelum menerbitkan surat keputusan izin Kawasan Berikat. Pada kesempatan kali ini, izin Kawasan Berikat diterbitkan 40 menit setelah pemaparan selesai.

Dalam acara tersebut, Presiden Direktur PT MDI, Ridwan Goh mengatakan bahwa dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat ini, perusahaan dapat menurunkan biaya impor yang cukup besar dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja hingga 150 orang pada tahun pertama. “Fasilitas Kawasan Berikat akan sangat bermanfaat bagi pabrik baru kami karena dapat meningkatkan kapasitas produksi. Untuk tahun 2019 diperkirakan akan terdapat peningkatan produksi di pabrik baru sebesar 80.000 unit per bulan dan meningkatkan penambahan penjualan sebesar 960.000 unit per tahun.” Tambah Budi Muharsyah, Direktur Keuangan PT MDI.

“Dengan terbitnya izin fasilitas Kawasan Berikat ini, saya harap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk PT MDI. Kami juga sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pengguna jasa agar kami dapat meningkatkan terus pelayanan kami.” ujar Oza Olavia, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi hand former berbahan dasar keramik sebagai cetakan berbagai jenis sarung tangan karet & nitrile.  Pada tahun 2017 perusahaan yang lokasi pabrik utamanya di Tanjung Morawa ini memiliki kapasitas produksi PT MDI sebesar 5.040.000 dan merupakan eksportir terbesar di dunia untuk barang sejenis. 95% produk PT MDI diekspor ke Malaysia, Thailand dan Vietnam. Sedangkan 5% persennya di jual di Indonesia. Fasilitas Kawasan Berikat ini merupakan yang kedua yang didapatkan oleh PT MDI mengingat PT MDI sedang membangun pabrik baru. Sebelumnya PT MDI sudah mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat untuk pabrik utamanya.

Peringatan Hari Pabean Internasional ke-67

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melaksanakan apel untuk memperingati Hari Pabean Internasional ke-67 di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu pada hari Selasa, 29 Januari 2019.

Kegiatan apel diikuti oleh para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Audit, para Kepala KPPBC, Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan para pegawai di KPPBC TMP B Kualanamu. Kegiatan apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia. Pada apel tersebut terdapat pemberian penghargaan kepada para pegawai terbaik dari setiap seksi di KPPBC TMP B Kualanamu.

Dalam apel tersebut, Oza Olavia selaku pejabat pembina apel menyampaikan amanat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait tema Hari Pabean Internasional ke-67. “Kata ‘SMART’ selain memberi pesan DJBC harus “pandai”, namun SMART juga sebagai akronim prinsip-prinsip bagi para pemangku tugas di lintas batas, termasuk DJBC, untuk melaksanakan tugas fungsinya dengan prinsip Secure, Measureable, Automated, Risk-management based dan Technology driven.” ujar Oza dalam amanatnya memaparkan makna SMART sebagai tema Hari Pabean Internasional.

Sejarah WCO dimulai pada tahun 1947 ketika tiga belas pemerintah negara Eropa yang tergabung dalam Committee for European Economic Co-operation sepakat untuk membentuk kelompok inter-European Customs Unions yang berlandaskan prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pada tahun 1948, kelompok tersebut membentuk dua komite, yaitu: Economic Committee dan Customs Committee. Customs Committee inilah yang menjadi cikal bakal Customs Co-operation Council (CCC) yang diresmikan pada konvensi di Brussel (Belgia) pada 26 Januari 1953 dan dihadiri oleh 17 perwakilan negara Eropa. Pertemuan pertama pada tanggal 26 Januari itulah yang mendasari diresmikannya Hari Pabean Internasional. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1994 nama Customs Co-operation Council bertransisi menjadi World Customs Organization (WCO) untuk lebih menekankan taraf Internasional pada institusi antar pemerintah global ini. Saat ini, sebanyak 179 negara di dunia telah bergabung menjadi anggota dari World Customs Organization, termasuk Indonesia.

Pelantikan Pejabat Fungsional di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

Medan, 10 Januari 2019 – Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melaksanakan pelantikan 10 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Aula Lt. 6 Gedung Keuangan Negara Medan pada Kamis, 10 Januari 2019.

Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari satu orang Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama dan satu orang Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana yang berasal dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, serta delapan orang Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana yang berasal dari KPPBC TMP Belawan.

Dalam amanatnya Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia berpesan, “Pejabat fungsional yang baru dilantik dapat bekerja mandiri dan professional, saya yakin bahwa Anda kalian akan melaksanakan tugas tersebut dengan integritas yang tinggi, professional, dengan bersinergi dan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk menghasilkan hal-hal yang baik guna bea cukai yang makin baik.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sedangkan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundangundangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Sinergi Bea Cukai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

 

Medan, 19 Desember 2018 – Kunjungan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia yang didampingi oleh para kepala bidang/bagian disambut hangat oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Audiensi Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara berserta rombonngan ini merupakan suatu bentuk sinergi sekaligus mempererat kerjasama antara unsur aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung industri dalam negeri yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara.

Oza Olavia dalam paparannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan sembari memperkenalkan satu persatu kepala bidang/bagian yang ikut dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara.

Lebih Lanjut Oza Olavia menjelaskan tentang peran penting bea cukai sebagai Trade Fasilitator, Industrial Assistance, Comunity Protector dan Revenue Collector, di Sumatera Utara sendiri Bea Cukai yang menangani kegiatan ekspor impor, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai khususnya kawasan berikat , penerimaan negara serta menjaga “pintu gerbang” dari masuknya barang – barang terlarang berupa narkoba.

Dalam menjalankan fungsi kebeacukaian yang begitu kompleks tentunya perlu dukungan dan sinergi tidak hanya dari internal bea cukai melainkan dari pihak – pihak eksternal yang terkait khususnya pemerintah daerah untuk dapat saling bekerja sama  untuk membangun Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa kapanpun bea cukai meminta bantuan maka pemerintah provinsi sumatera Utara akan selalu siap. Memang diperlukan sinergi antara bea cukai sebagai garda terdepan dalam menghadapi penyelundupan       barang – barang ilegal khususnya narkoba dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengawasi dan menumpas peredaran barang terlarang tersebut. Beliau berpesan agar bea cukai semakin bersemangat dalam bertugas, mengingat pengalaman yang pernah ia jalin dahulu ketika masih bertugas di Tanjung Balai Karimun selalu bergandengan tangan dengan institusi bea cukai.

Pada sesi akhir pertemuan ditandai dengan saling bertukar cinderamata antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara. Diharapkan dengan terjalinnya sinergi antara bea cukai  dengan pemerintah provinsi sumatera utara, kedepannya dapat menciptakan Sumatera Utara yang bermartabat.

PATKOR KASTIMA Berantas Penyelundupan di Selat Malaka

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan yang hadir pada acara Upacara Penutupan PATKOR KASTIMA ke-24 Tahun 2018

Rangkaian kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (PATKOR KASTIMA) ke-24 Tahun 2018 telah ditutup melalui upacara penutupan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di lapangan upacara Gedung Keuangan Negara Medan pada hari Rabu (28/11).

Upacara penutupan PATKOR KASTIMA dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Dato’ Zulkifli bin Yahya bersama delegasi dari masing-masing instansi tersebut.

PATKOR KASTIMA merupakan bentuk sinergi kerjasama patroli laut antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional antar kedua negara dari penyelundupan dan kepentingan regional di selat Malaka. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi kepada wartawan mengatakan, “Tujuan kita bukan hanya untuk kepentingan Indonesia dan Malaysia, tapi juga untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia dan Malaysia siap untuk menjaga keamanan Selat Malaka dari penyelundupan.”

Pada patroli tahun ini, DJBC mengerahkan 17 kapal dan 267 ABK. Pelaksanaan patroli meliputi wilayah perairan Aceh, pesisir Timur Sumatera, Tanjung Balai Karimun hingga ke Batam.

Selama patroli berlangsung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia berhasil mengagalkan penyelundupan minyak mentah melalui kapal tanker, rokok illegal, dan minuman keras. Nilai total dari hasil tangkapan tersebut adalah sebesar 28,5 miliar rupiah.

Kedepannya kerjasama dalam bentuk patroli antara Indonesia dan Malaysia akan diperkuat dengan joint taskforce untuk melakukan pengawasan di perbatasan darat sepanjang Kalimantan dengan Serawak dan Sabah. Wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah yang rawan penyelundupan barang illegal termasuk yang sangat berbahaya adalah penyelundupan narkotika. “Kami sudah menempatkan beberapa unit K-9 di wilayah perbatasan tersebut untuk memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan.” ujar Heru. K-9 merupakan unit anjing pelacak yang memiliki keahlian dalam mendeteksi narkotika.

Kegiatan ini akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa laut Selat Malaka adalah laut yang aman dari penyelundupan. Dengan adanya kerjasama dari kedua belah pihak, diharapkan akan semakin mempersulit penyelundupan yang merugikan kedua Negara sehingga tercipta iklim yang kondusif di Selat Malaka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.

Selain melakukan patroli bersama dengan Malaysia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentunya melakukan patroli reguler sepanjang tahun 2018. Heru Pambudi mengungkapkan, “Melalui patroli reguler yang telah dilaksanakan sepanjang 2018, DJBC telah menangkap sebanyak 186 kasus dengan total nilai 5,6 triliun rupiah.” Hasil tersebut 20 kali lipat lebih besar dari hasil patroli pada tahun 2016 dan 10 kali lipat dari hasil patroli pada tahun 2017.

Page 23 of 27
1 21 22 23 24 25 27