Coffee Morning Perusahaan Penerima Fasilitas KITE

Medan – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara menyelenggarakan Coffee Morning Perusahaan Penerima Fasilitas KITE pada hari Selasa (05/03) yang bertempat di Aula Kanwil DJBC Sumatera Utara Gedung Keuangan Negara Medan.

Acara ini dihadiri oleh perusahaan penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah Sumatera Utara.

Dengan semangat “KITE Gencar Ekspor”, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor yang mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Ferbruari 2019.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara Mathias Buluama memberikan sambutan sekaligus menyapa enam Perusahaan penerima Fasilitas KITE dan lima Perusahan Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah Sumatera Utara, serta tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan. “Acara ini bertujuan untuk menindaklanjuti acara Sosialisasi KITE di Kantor Pusat DJBC kemarin (15/02). Memberikan update tentang peraturan KITE. Kalau dipusat kemarin karena terlalu banyak pesertanya saya yakin bapak dan ibu kurang puas bertanya, sekarang disini kami hadirkan orang pusatnya, silahkan bertanya,” ujar Mathias.

Diawali dengan pemaparan tentang update peraturan KITE oleh Suprayitno Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas III Kanwil DJBC Sumatera Utara yang menginformasikan berbagai perubahan seperti perizinan operasional dan transaksional online; Subkontrak ke luar negeri, reimpor hasil produksi, reekspor bahan baku; impor dan ekspor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB); otomasi penelitian realisasi ekspor; digitalisasi layanan (e-KITE).

Dilanjutkan dengan pemaparan tentang Portal KITE Online (e-KITE) oleh M. Rofiudzdzikri Seksi Pengendalian Mutu Sistem Informasi Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC. Rofiudzdzikri menerangkan tiga pokok bahasan yaitu penghapusan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE) yang akan memangkas waktu penyelesaian ekspor barang fasilitas, pengajuan BCL.KT secara web base, dan monitoring mandiri atas dokumen perizinan yang telah diajukan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE melalui http://customer.beacukai.go.id/.

Pemaparan ditutup dengan asistensi penggunaan Portal KITE Online (e-KITE) oleh Hendro Wibowo Utomo dan Michel Mulia Sibarani dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC yang dilakukan secara interaktif. Dalam asistensi tersebut Hendro memperagakan tata cara menggunakan Portal KITE ini dari mulai penginputan doumen sampai dengan penerbitan produk perizinan yang semua dapat dilakukan secara mandiri dan dapat dimonitoring atas perkembangan dokumen perizinan yang diajukan.

Lagi, KWBC Sumut Terbitkan Izin Kawasan Berikat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat (KB). Izin kali ini diberikan kepada PT Mutiara Laut Abadi (PT MLA) setelah perusahaan tersebut melakukan presentasi proses bisnis di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Selasa (05/03). 

PT MLA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri pengolahan rajungan dan frozen product, yang berlokasi di jalan Pulau Buton, Kawasan Industri Modern (KIM) II Medan. Pemberian fasilitas ini guna mendukung kegiatan ekspor di provinsi Sumatera Utara.

Dalam presentasinya, jajaran direksi PT MLA menyampaikan maksud dan tujuan permohonan fasilitas KB, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan proses bisnis yang akan dijalankan.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua jam Direktur PT MLA, Markus Silitonga beserta timnya menjelaskan dengan sangat detil kepada para Pejabat Bea dan Cukai yang hadir. IT Inventory dan CCTV yang menjadi sarana wajib dimilikipun diperagakan secara langsung pada presentasi tersebut.

Setelah menyimak presentasi proses bisnis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, para Pejabat Bea dan Cukai melakukan diskusi internal untuk memutuskan bahwa pengajuan izin KB tersebut diterima atau ditolak. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, Pejabat Bea dan Cukai sudah bisa memutuskan bahwa izin fasilitas kawasan berikat yang diajukan oleh PT MLA dinyatakan diterima.

Menurut Wakil Direktur PT MLA, Eddy Yulianto, fasilitas KB dapat memberikan dampak yang positif bagi PT MLA dan masyarakat. “Fasilitas KB akan sangat bermanfaat bagi kami karena dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga 85 ton per bulan, dan kapasitas penjualan hingga 1.000 ton per tahun. Dengan begitu, kami dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan nelayan akan lebih mudah untuk menjual hasi tangkapannya,” ujar Eddy.

Optimalkan Penerimaan Negara, DJBC-DJP TIngkatkan Sinergi

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Program Sinergi DJBC-DJP 2019 (26/2)

Medan (26/02/2019) Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Gedung Keuangan Negara Medan Lt. 4, Jalan Diponegoro 30 A Medan, dilaksanakan workshop program sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  

Acara ini dibuka oleh Oza Olavia selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara beserta para Pejabat Eselon III dan IV Kanwil DJBC Sumatera Utara, Wahyu Galih selaku Kepala Bidang Penagihan Intelijen dan Penyelidikan (P2IP) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Harsono selaku Kepala Bidang P2IP dan Teguh Pribadi selaku Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sumatera Utara II, serta para Kepala KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Oza Olavia menuturkan bahwa program sinergi DJBC-DJP ini adalah program berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan pengguna jasa kepabeanan untuk lebih taat pada peraturan perpajakan dan kepabeanan dan cukai.

“Harapan kita bukan hanya peningkatan dari sisi penerimaan tapi yang lebih penting adalah peningkatan kepatuhan pengguna jasa sehingga akan meningkatkan penerimaan Negara yang akhirnya bermuara untuk kemakmuran rakyat,” ujar Oza Olavia.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara, Souvenir Yustianto menyampaikan tujuan dari workshop tersebut. “Tujuannya adalah untuk menyatukan semangat dan persepsi terhadap joint program ini sehingga para persons in charge (PIC) baik dari DJBC maupun DJP dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama,” ungkap Souvenir Yustianto.

Joint program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara dengan Kanwil DJP Sumut I dan II ini merupakan implementasi dari Program Sinergi Bea Cukai dan Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.01/2018 tentang Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile dan Secondment. Dalam kegiatan workshop ini juga membahas tentang kendala yang dialami ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan joint program tersebut dan strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Agar koordinasi dan komunikasi berjalan lebih efektif, kedepannya akan ditindaklanjuti pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menentukan objek yang akan dicapai pada joint program berikutnya.   

Dukung Kegiatan Ekspor, Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik Berikat Baru

Guna mendukung kegiatan ekspor di provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara kembali menerbitkan izin fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Izi fasilitas kali ini diberikan kepada PT Permata Hijau Palm Oleo (PT PHPO) setelah perusahaan tersebut melakukan pemaparan proses bisnis di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada Rabu (20/02). Pemaparan proses bisnis tersebut dihadiri oleh Oza Olavia selaku Kepala Kanwil DJBC Sumatera    Utara beserta para Pejabat Eselon III dan IV Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Sonny selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Medan dan pejabat pemeriksa lapangan.

Dalam pemaparannya, jajaran direksi PT PHPO menyampaikan maksud dan tujuan mendirikan PLB, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan proses bisnis yang akan dijalankan. Pada pemaparan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih satu jam Direktur PT PHPO, Widya Virgo beserta timnya menjelaskan dengan sangat detil kepada para Pejabat Bea dan Cukai yang hadir. IT Inventory dan CCTV yang menjadi sarana wajib dimilikipun diperagakan secara langsung pada pemaparan tersebut.

Untuk menguji pemaparan yang disampaikan, setelah pemaparan selesai, maka berlanjut dengan pertanyaan dari Bea Cukai yang dipimpin oleh Oza Olavia. Berbagai pertanyaan yang diberikan oleh para Pejabat Bea dan Cukai kepada PT PHPO mampu dijawab dengan baik sehingga tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan ke sesi berikutnya.

Setelah menyimak pemaparan proses bisnis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, para Pejabat Bea dan Cukai melakukan diskusi internal untuk memutuskan bahwa pengajuan izin PLB tersebut diterima atau ditolak. Dalam kurun waktu kurang dari 30 menit, Pejabat Bea dan Cukai sudah bisa memutuskan bahwa izin fasilitas PLB yang diajukan oleh PT PHPO dinyatakan diterima dan penandatanganan surat keputusan persetujuanpun dilakukan pada saat itu juga.

Setelah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengungkapkan harapannya. “Saya berharap dengan terbitnya izin PLB ini dapat meningkatkan ekonomi Sumatera Utara terutama meningkatkan kegiatan ekspor yang ada di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Direktur PT PHPO, Widya Virgo juga mengungkapkan apresiasi dan harapannya setelah menerima surat keptusan tersebut. “Saya berterima kasih kepada Bea Cukai, dalam waktu yang sangat singkat sekali kita bisa langsung mendapatkan izin PLB ini, mudah-mudahan adanya PLB ini dapat meningkatkan ekspor lebih dari 15%,” ujarnya.

Saat ini pemerintah memang sedang mengupayakan percepatan perizinan. Untuk perizinan fasilitas dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai, dalam kurun waktu maksimal satu jam setelah pemaparan proses bisnis selesai harus sudah ada keputusan persetujuan atau penolakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai. Dengan percepatan perizinan ini, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Kunjungan Kerja Anggota Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melihat lebih dekat mengenai perkembangan ekonomi daerah dan pengawasan ekonomi daerah pada Kamis, 14 Februari 2019 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Utara (Kantor Wilayah DJP Sumut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sumatera Utara), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.

Pada acara tersebut, masing-masing instansi memaparkan capaian kinerja selama tahun 2018 dan target capaian kinerja di tahun 2019. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, menyampaikan total penerimaan dari bea masuk, cukai, dan bea keluar sebesar Rp 1,6 triliun. “Untuk bea masuk memang mengalami penurunan karena ada penggunaan Free Trade Agreement (FTA) yang sangat tinggi, kemudian pelaksanaan importasi yang bea masuknya nol mencapai 70% sehingga menurunkan jumlah penerimaan bea masuk di Sumatera Utara,” ujar Oza Olavia.

Dari segi fasilitas kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam kurun waktu 2018-2019 telah menerbitkan izin fasilitas berupa Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk industri besar dan industri kecil menengah (IKM).

Untuk segi pengawasan, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan 835 tegahan berupa tegahan impor, ekspor, dan cukai. “Dalam kurun waktu tahun 2018, kami berhasil melakukan penegahan terhadap peredaran narkotika, rokok illegal, pakaian bekas (ballpress) dan kami juga sempat menangkap TKI illegal pada saat melakukan pengawasan,” ungkap Oza Olavia.

Di dalam kurun waktu 2018, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan joint program dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara dan telah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 500 miliar.

Capaian-capaian kinerja tersebut kemudian diberi masukan oleh anggota Komisi XI DPR RI dan akan dijadikan sebagai bahan untuk rapat paripurna DPR RI.

Page 16 of 22
1 14 15 16 17 18 22