Lokakarya Pembuktian Pidana Kepabeanan dan Cukai serta TPPU di Kanwil BC Sumut

Admin/ September 2, 2019/ Keranjang Berita/ 0 comments

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai khususnya terkait dengan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  (DJBC) mengadakan Lokakarya Pembuktian Perkara Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Diikuti oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dan pelaksana administrasi penyidikan DJBC dari satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia, lokakarya ini dilaksanakan tanggal 27 ­­– 29 Agustus 2019 di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro No. 30A, Gedung Keuangan Negara Medan.

Lokakarya ini diisi oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari internal maupun Eksternal DJBC. Untuk narasumber internal diisi oleh Seksi Penyidikan II Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, Agoes Widodo, dan narasumber eksternal diisi oleh Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum., Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Defid Tri Rizky, serta tim Kejaksaan Agung, Freddy Runtu, S.H.; Robert H. Panjaitan, S.H., M.H.; Henddy Heddyanto Senjaya, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, mengatakan bahwa lokakarya ini sangat baik untuk peningkatan kualitas SDM Bea Cukai, serta sebagai sarana bertukar pikiran dan penyamaan visi. “Harapan saya agar dapat tumbuh semangat menyidik dan memberikan upaya lebih dalam pembuktian perkara,” ujar Oza.

PPNS Bea Cukai diharuskan untuk dapat menyimpulkan bahwa suatu perkara itu termasuk dalam perkara pidana atau perdata dan mampu menyuguhkan bukti-bukti yang faktual dengan kelengkapan administrasi yang harus disusun dengan rapi oleh pelaksana administrasi penyidikan DJBC. Dengan demikian berkas perkara dapat dilipahkan ke kejaksaan bersama dengan alat-alat buktinya. Sedangkan untuk TPPU masih jarang dikaitkan dalam pelanggaran kepabeanan dan cukai. Kurangnya pengalaman penyidik tentang penanganan kasus TPPU dan sulitnya pembuktian keterkaitan kasus menjadi alasan utamanya. Oleh sebab itu dalam lokakarya ini mulai diperkenalkan TPPU pada PPNS Bea dan Cukai dan pelaksana administrasi penyidikan DJBC.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*