Kunjungan Kerja Anggota Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara

Admin/ February 15, 2019/ Keranjang Berita, Tak Berkategori/ 0 comments

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melihat lebih dekat mengenai perkembangan ekonomi daerah dan pengawasan ekonomi daerah pada Kamis, 14 Februari 2019 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Utara (Kantor Wilayah DJP Sumut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sumatera Utara), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.

Pada acara tersebut, masing-masing instansi memaparkan capaian kinerja selama tahun 2018 dan target capaian kinerja di tahun 2019. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia, menyampaikan total penerimaan dari bea masuk, cukai, dan bea keluar sebesar Rp 1,6 triliun. “Untuk bea masuk memang mengalami penurunan karena ada penggunaan Free Trade Agreement (FTA) yang sangat tinggi, kemudian pelaksanaan importasi yang bea masuknya nol mencapai 70% sehingga menurunkan jumlah penerimaan bea masuk di Sumatera Utara,” ujar Oza Olavia.

Dari segi fasilitas kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam kurun waktu 2018-2019 telah menerbitkan izin fasilitas berupa Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk industri besar dan industri kecil menengah (IKM).

Untuk segi pengawasan, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan 835 tegahan berupa tegahan impor, ekspor, dan cukai. “Dalam kurun waktu tahun 2018, kami berhasil melakukan penegahan terhadap peredaran narkotika, rokok illegal, pakaian bekas (ballpress) dan kami juga sempat menangkap TKI illegal pada saat melakukan pengawasan,” ungkap Oza Olavia.

Di dalam kurun waktu 2018, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan joint program dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara dan telah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 500 miliar.

Capaian-capaian kinerja tersebut kemudian diberi masukan oleh anggota Komisi XI DPR RI dan akan dijadikan sebagai bahan untuk rapat paripurna DPR RI.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*