KITE Pengembalian

Q&A tentang KITE PENGEMBALIAN

  1. Apa itu KITE Pengembalian ?

Jawab:

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian atau sering juga disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Referensi: Pasal 1 ayat (3) PMK 161/PMK.04/2018

2. Siapa yang berhak mendapat fasilitas KITE Pengembalian?

Jawab:

Fasilitas KITE Pengembalian dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Referensi: Pasal 2 ayat (1) PMK 161/PMK.04/2018

3. Fasilitas apa saja yang didapat?

Jawab:

Pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Bea Masuk sebagaimana dimaksud termasuk:

a. Bea Masuk yang sudah dibayar dalam pemberitahuan pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan;

b. Bea Masuk yang sudah dibayar atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dalam Pemberitahuan Pabean untuk impor atau pemasukan Barang dan Bahan; dan/atau

c. Bea Masuk tambahan.

Referensi: Pasal 2 ayat (4) PMK 161/PMK.04/2018

4. Apa saja kriteria perusahaan KITE Pengembalian?

Jawab:

  1. Jenis usaha industri manufaktur
  2. Memiliki bukti kepemilikan lokasi, tempat penimbunan barang yang berlaku minimal 3 tahun
  3. Mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai
  4. Memiliki IT Inventory yang dapat diakses oleh DJBC.

Referensi: Pasal 3 ayat (2) PMK 161/PMK.04/2018

5. Apa saja syarat perusahaan KITE Pengembalian?

Jawab:

  1. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) atau sejenisnya

Referensi: Pasal 3 ayat (2) PMK 161/PMK.04/2018

6. Bagaimana alur pengajuan fasilitas KITE Pengembalian?

Jawab:

  1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum yang mengawasi lokasi pabrik/kegiatan usaha dengan mengisi data elektronik melalui sistem Indonesian National Single Window (INSW) dalam kerangka Online Single Submission (OSS) berupa:

    • Nomor Induk Berusaha (NIB)
    • Data Izin Usaha Industri (IUI)
    • Bukti kepemilikan lokasi
    • Daftar barang dan bahan, hasil produksi, dan daftar penerima subkontrak (jika ada)
    • Jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan modal
    • Data IKU badan kerja
    • kesiapan pemeriksaan lokasi serta proses bisnis
  2. Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.
  3. Dalam hal memiliki lebih dari satu lokasi pabrik, permohonan diajukan atas lokasi pabrik dengan volume impor terbesar.
  4. Setelah permohonan disampaikan, Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) akan:
    • Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi
    • Menerbitkan berita acara pemeriksaanPemeriksaan dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah waktu kesiapan pemeriksaan lokasi
  5. Badan usaha harus melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria yang dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan, paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal penerbitan BAP atau paling cepat pada hari kerja berikutnya.
  6. Kepala Kanwil atau KPU a.n. Menteri Keuangan memberikan:
    • Persetujuan sebagai perusahaan KITE Pembebasan, atau
    • Penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan dan alasan penolakan
    • diberikan paling lama 1 jam setelah pemaparan selesai.

Referensi: Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 160/PMK.04/2018

Share this Page