KITE Pembebasan

Q&A terkait KITE PEMBEBASAN

  1. Apa itu KITE Pembebasan?

Jawab:

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan atau sering juga disebut KITE Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Referensi: Pasal 1 ayat (3) PMK 160/PMK.04/2018

2. Siapa yang berhak mendapat fasilitas KITE Pembebasan?

Jawab:

Fasilitas KITE Pembebasan diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.

Referensi: Pasal 2 ayat (1) PMK 160/PMK.04/2018

3. Fasilitas apa saja yang didapat?

Jawab:

Pembebasan atas Bea Masuk, PPN, atau PPN dan PPnBM terhadap:

  1. Impor barang dan bahan
  2. Pemasukan barang dan bahan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Free Trade Zone (FTZ), dan atau KEK yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Perusahaan KITE Pembebasan yang diberikan fsilitas KITE Pembebasan juga dapat diberikan fasilitas pembebasan Barang Contoh. Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana dimaksud berupa pembebasan Bea Masuk (BM) serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertmbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tujuan penggunaan untk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Poduksinya untuk tujuan ekspor;
  2. kriteria dan ketentuan terkait pembebasan Barang Contoh sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh; dan
  3. ketentuan jumlah Barang Contoh yang diberikan pembebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU berdasrkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.

Referensi: Pasal 2 ayat (4) PMK 160/PMK.04/2018

4. Apa saja kriteria perusahaan KITE Pembebasan?

Jawab:

  1. Jenis usaha industri manufaktur
  2. Memiliki bukti kepemilikan lokasi, tempat penimbunan barang yang berlaku minimal 3 tahun
  3. Mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai
  4. Memiliki IT Inventory yang dapat diakses oleh DJBC.

Referensi: Pasal 3 ayat (1) PMK 160/PMK.04/2018

5. Apa saja syarat perusahaan KITE Pembebasan?

Jawab:

  1. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) atau sejenisnya

Referensi: Pasal 3 ayat (2) PMK 160/PMK.04/2018

6. Bagaimana alur pengajuan fasilitas KITE Pembebasan?

Jawab:

  1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum yang mengawasi lokasi pabrik/kegiatan usaha dengan mengisi data elektronik melalui sistem Indonesian National Single Window (INSW) dalam kerangka Online Single Submission (OSS) berupa:

    • Nomor Induk Berusaha (NIB)
    • Data Izin Usaha Industri (IUI)
    • Bukti kepemilikan lokasi
    • Daftar barang dan bahan, hasil produksi, dan daftar penerima subkontrak (jika ada)
    • Jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan modal
    • Data IKU badan kerja
    • kesiapan pemeriksaan lokasi serta proses bisnis
  2. Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang mengawasi lokasi pabrik.
  3. Dalam hal memiliki lebih dari satu lokasi pabrik, permohonan diajukan atas lokasi pabrik dengan volume impor terbesar.
  4. Setelah permohonan disampaikan, Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) akan:
    • Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi
    • Menerbitkan berita acara pemeriksaan

      Pemeriksaan dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah waktu kesiapan pemeriksaan lokasi

  5. Badan usaha harus melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria yang dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan, paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal penerbitan BAP atau paling cepat pada hari kerja berikutnya.
  6. Kepala Kanwil atau KPU a.n. Menteri Keuangan memberikan:
    • Persetujuan sebagai perusahaan KITE Pembebasan, atau
    • Penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan dan alasan penolakan
    • diberikan paling lama 1 jam setelah pemaparan selesai.

Referensi: Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 160/PMK.04/2018

Share this Page