Kawasan Berikat

QnA terkait Fasilitas Kawasan Berikat

  1. Apa itu Fasilitas Kawasan Berikat ?

Jawab:

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Referensi : Pasal 1 ayat (4) PMK 131/PMK.04/2018

2. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada Kawasan Berikat ?

Jawab:

  • Diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas:
    • Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PCKB)
    • Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB.
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
  • Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :
    • Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
    • Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
    • Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
    • Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
    • Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal;
    • Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari TLDDP ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB.
  • Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;
    • Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
  • Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

3. Apakah ada persyaratan bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mengajukan izin KB?

Jawab:

Penyelenggaraan maupun pengusahaan KB diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, sehingga dibatasi berbentuk PT.
Sedangkan bentuk perusahaan lain seperti CV atau Firma tidak termasuk dalam pengertian perusahaan yang berbadan hukum.

Referensi : Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) PMK 131/PMK.04/2018

4. Dimana saja lokasi pendirian Kawasan Berikat ?

Jawab:

Kawasan industri atau kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan budidaya paling sedikit 1 0.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan.

Referensi : Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 131/PMK.04/2018

5. Apa saja persyaratan bangunan, tempat, dan/ atau kawasan yang akan dijadikan Kawasan Berikat ?

Jawab:

a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air;

b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan

c. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi.

Referensi : Pasal 5 PMK 131/PMK.04/2018

6. Siapakah yang menetapkan izin Kawasan Berikat ?

Jawab:

Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

Referensi : Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK 131/PMK.04/2018

7. Bagaimana cara penyampaian permohonan Pengusaha atau Penyelenggara Kawasan Berikat ?

Jawab:

Permohonan disampaikan secara elektronik melalui Portal Indonesia National Single Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission. Apabila tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Referensi : Pasal 9 PMK 131/PMK.04/2018

8. Apa saja proses lanjutan setelah penyampaian permohonan ?

Jawab:

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan lokasi dan dokumen, kemudian menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi yang dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi.

Kemudian dilaksanakan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Pemaparan dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan yang dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.

Persetujuan atau penolakan izin kawasan berikat diberikan paling lama 1 jam setelah pemaparan selesai dilakukan.

Referensi : Pasal 9 PMK 131/PMK.04/2018

9. Apa yang menjadi penyebab Perusahaan tidak dapat diberikan fasilitas Kawasan Berikat ?

Jawab:

a. pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/ atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;

b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/ atau

c. memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/ atau perpajakan.

Referensi : Pasal 11 PMK 131/PMK.04/2018

10. Apa saja kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat ?

Jawab:

a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;

b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;

c. menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa komputer dan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;

e. melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;

f. mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat;

g. membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/ konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;

h. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 ( sepuluh) tahun;

i. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan

j. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi : Pasal 14 PMK131/PMK.04/2018

Share this Page