Junjung Trasnparansi Pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan Sumut Gelar Press Conference

Menjunjung transparansi dalam pengelolaan ABPN, Kementerian Keuangan Sumatera Utara mengadakan Press Conference Kinerja APBN Tahun 2021 dan Outlook Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara yang diselanggarakan di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (20/01). Selain itu acara ini juga dapat disaksikan secara daring dengan siaran tunda di Youtube Channel Balai Diklat Keuangan Medan.

Press Conference Kinerja APBN ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, Parjiya; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Heru Pudyo Nugroho; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Eddi Wahyudi; Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, Anggrah Warsono; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Tedy Syandriadi.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara sekaligus Kepala Perwakilan Kemeterian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Parjiya, dalam paparannya menyebutkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, APBN menjadi salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian baik secara nasional maupun regional.

Hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp20,33 triliun atau 96,84% dari total pagu Rp20,93 triliun. Capaian ini naik sebesar 2,94% dibandingkan tahun 2020. Rincian belanja tersebut meliputi Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp8,91 triliun atau 100,88% dari pagu Rp8,83 triliun, belanja barang realisasi sebesar Rp6,87 triliun atau 94,16% dari pagu Rp7,29 triliun, belanja modal realisasi sebesar Rp4,51 triliun atau 94,84% triliun dari pagu Rp4,75 triliun dan belanja bantuan sosial realisasi sebesar Rp38,41 miliar atau 99,35% dari pagu Rp38,66 miliar.

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari total pagu Rp41,15 triliun, realisasinya mencapai sebesar Rp40,16 triliun atau 102,46%. Alokasi TKDD tersebut pada 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi sebesar Rp3,21 triliun atau 203,69% dari pagu Rp1,58 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi 100% atau sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi sebesar Rp2,65 triliun atau 89,08% dari pagu Rp2,98 triliun, Dana Insentif Daerah (DID), realisasi sebesar Rp446,54 miliar (100%), DAK Non-Fisik dengan realisasi Rp7,65 triliun atau 96,28% dari pagu Rp7,95 triliun, dan Dana Desa dengan realisasi Rp4,50 triliun atau 99,47% dari pagu Rp4,53 triliun.

Dari sisi penerimaan, DJP berhasil memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp23,28 triliun atau 92,34% dari target Rp25,21 triliun. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan positif dibanding tahun 2020 (bruto 12,32% vs netto 7,56%).

Kemudian DJBC berhasil memperoleh total penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai sebesar Rp5,91 triliun atau 397,99% dari target tahun 2021, apabila dibandingkan tahun 2020, capaian ini naik 234,74% (yoy). Penerimaan bea masuk sebesar Rp879,14 miliar atau 119,94% dari target Rp732,96 miliar, penerimaan bea keluar sebesar Rp4,12 triliun atau 22.635% dari target Rp18,22 miliar sedangkan penerimaan cukai sebesar Rp914,45 miliar atau 124,28% dari target Rp18,22 miliar.

Pada sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi pendapatan sampai akhir tahun sebesar Rp2,15 triliun atau 129,65% dari target yang ditetapkan, realisasi ini meningkat 12,21% dibandingkan tahun 2020. Realisasi yang melampaui target ini disumbang dari realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang mencapai Rp1,05 triliun atau 102,82% dan secara signifikan dari PNBP lainnya sebesar Rp1,10 triliun atau 173,14%.

Penerimaan PNBP Lainnya diantaranya berasal dari 3 jenis pendapatan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara yaitu Pengelolaan BMN, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Realisasi ketiga jenis pendapatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, sesuai yang disampaikan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Tedy Syandriadi. Capaian masing-masing kegiatan meliputi PNBP BMN mencapai Rp28,12 miliar atau 121% dari target Rp23,10 miliar. PNBP Piutang Negara, realisasi mencapai Rp717,57 juta atau 256% jauh melebih target Rp279,70 miliar. Untuk PNBP Lelang, realisasi mencapai Rp32,78 miliar atau 129% dari target Rp25,22 miliar.

Dalam penutupannya, Parjiya menyampaikan bahwa Capaian kinerja pendapatan dan belanja yang positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian di wilayah Sumatera Utara bergerak ke arah pemulihan. “Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bersinergi untuk mendukung upaya pemulihan perekonomian di Sumatera Utara. Selanjutnya ditahun 2022, saya mengajak seluruh K/L, Pemerintah Daerah, dan stakeholder mitra strategis untuk bergerak cepat dan memperkuat sinergi untuk kinerja APBN yang lebih baik,” ujar Parjiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *