Focused Group Discussion – Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) bersama Bea Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II oleh Kepala Kantor Wilayah Anggrah Warsono beserta jajaran, Akademisi dari Universitas Sumatera Utara oleh Prof. Ramli dan Biro Perekenomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Toba Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara pada Senin (15/11). Kegiatan FGD ini ditujukan untuk membahas seputar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Simalungun, Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Parjiya membuka secara resmi kegiatan FGD sebelum sesi penyampaian materi dan isu terkini mengenai KEK Sei Mangkei oleh DJPK.  Pemaparan materi dan forum diskusi dipimpin langsung oleh Kindy Rinaldy Syahrir selaku Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan DJPK.

KEK Sei Mangkei yang diresmikan sejak 2012 melalui PP No.29 tahun 2012 menjadi KEK pertama dari target 25 KEK untuk seluruh Indonesia. Pengembangan KEK menjadi bukti pemerintah untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. KEK ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dengan memperoleh fasilitas tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2016 menyatakan bahwa KEK menjadi kawasan yang pelaku usaha di dalamnya mendapatkan fasilitas fiskal. Untuk sektor kepabeanan dan cukai sendiri pelaku usaha berhak mendapatkan pembebasan cukai, penangguhan bea masuk, dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *