Sinergi Bea Cukai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

 

Medan, 19 Desember 2018 – Kunjungan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia yang didampingi oleh para kepala bidang/bagian disambut hangat oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Audiensi Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara berserta rombonngan ini merupakan suatu bentuk sinergi sekaligus mempererat kerjasama antara unsur aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung industri dalam negeri yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara.

Oza Olavia dalam paparannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan sembari memperkenalkan satu persatu kepala bidang/bagian yang ikut dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara.

Lebih Lanjut Oza Olavia menjelaskan tentang peran penting bea cukai sebagai Trade Fasilitator, Industrial Assistance, Comunity Protector dan Revenue Collector, di Sumatera Utara sendiri Bea Cukai yang menangani kegiatan ekspor impor, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai khususnya kawasan berikat , penerimaan negara serta menjaga “pintu gerbang” dari masuknya barang – barang terlarang berupa narkoba.

Dalam menjalankan fungsi kebeacukaian yang begitu kompleks tentunya perlu dukungan dan sinergi tidak hanya dari internal bea cukai melainkan dari pihak – pihak eksternal yang terkait khususnya pemerintah daerah untuk dapat saling bekerja sama  untuk membangun Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa kapanpun bea cukai meminta bantuan maka pemerintah provinsi sumatera Utara akan selalu siap. Memang diperlukan sinergi antara bea cukai sebagai garda terdepan dalam menghadapi penyelundupan       barang – barang ilegal khususnya narkoba dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengawasi dan menumpas peredaran barang terlarang tersebut. Beliau berpesan agar bea cukai semakin bersemangat dalam bertugas, mengingat pengalaman yang pernah ia jalin dahulu ketika masih bertugas di Tanjung Balai Karimun selalu bergandengan tangan dengan institusi bea cukai.

Pada sesi akhir pertemuan ditandai dengan saling bertukar cinderamata antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara. Diharapkan dengan terjalinnya sinergi antara bea cukai  dengan pemerintah provinsi sumatera utara, kedepannya dapat menciptakan Sumatera Utara yang bermartabat.

PATKOR KASTIMA Berantas Penyelundupan di Selat Malaka

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan yang hadir pada acara Upacara Penutupan PATKOR KASTIMA ke-24 Tahun 2018

Rangkaian kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (PATKOR KASTIMA) ke-24 Tahun 2018 telah ditutup melalui upacara penutupan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di lapangan upacara Gedung Keuangan Negara Medan pada hari Rabu (28/11).

Upacara penutupan PATKOR KASTIMA dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Dato’ Zulkifli bin Yahya bersama delegasi dari masing-masing instansi tersebut.

PATKOR KASTIMA merupakan bentuk sinergi kerjasama patroli laut antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional antar kedua negara dari penyelundupan dan kepentingan regional di selat Malaka. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi kepada wartawan mengatakan, “Tujuan kita bukan hanya untuk kepentingan Indonesia dan Malaysia, tapi juga untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia dan Malaysia siap untuk menjaga keamanan Selat Malaka dari penyelundupan.”

Pada patroli tahun ini, DJBC mengerahkan 17 kapal dan 267 ABK. Pelaksanaan patroli meliputi wilayah perairan Aceh, pesisir Timur Sumatera, Tanjung Balai Karimun hingga ke Batam.

Selama patroli berlangsung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia berhasil mengagalkan penyelundupan minyak mentah melalui kapal tanker, rokok illegal, dan minuman keras. Nilai total dari hasil tangkapan tersebut adalah sebesar 28,5 miliar rupiah.

Kedepannya kerjasama dalam bentuk patroli antara Indonesia dan Malaysia akan diperkuat dengan joint taskforce untuk melakukan pengawasan di perbatasan darat sepanjang Kalimantan dengan Serawak dan Sabah. Wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah yang rawan penyelundupan barang illegal termasuk yang sangat berbahaya adalah penyelundupan narkotika. “Kami sudah menempatkan beberapa unit K-9 di wilayah perbatasan tersebut untuk memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan.” ujar Heru. K-9 merupakan unit anjing pelacak yang memiliki keahlian dalam mendeteksi narkotika.

Kegiatan ini akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa laut Selat Malaka adalah laut yang aman dari penyelundupan. Dengan adanya kerjasama dari kedua belah pihak, diharapkan akan semakin mempersulit penyelundupan yang merugikan kedua Negara sehingga tercipta iklim yang kondusif di Selat Malaka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.

Selain melakukan patroli bersama dengan Malaysia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentunya melakukan patroli reguler sepanjang tahun 2018. Heru Pambudi mengungkapkan, “Melalui patroli reguler yang telah dilaksanakan sepanjang 2018, DJBC telah menangkap sebanyak 186 kasus dengan total nilai 5,6 triliun rupiah.” Hasil tersebut 20 kali lipat lebih besar dari hasil patroli pada tahun 2016 dan 10 kali lipat dari hasil patroli pada tahun 2017.

Antusiasme puluhan eksportir dalam kegiatan Gathering Eksportir

 

 

Medan, 9 November 2018 — Puluhan eksportir di wilayah Provinsi Sumatera Utara terlihat antusias untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada acara Gathering Eksportir yang diadakan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC) Sumatera Utara beserta jajarannya di Medan, 7 November 2018.

Acara yang dilaksanakan di aula rumah dinas Kepala KWBC Sumut tersebut dihadiri sekitar 50 eksportir dari berbagai bidang industri dan beberapa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Sumut. Dalam sambutannya, Kepala KWBC Sumut Oza Olavia mengajak para eksportir di Provinsi Sumut untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan yang disediakan pemerintah. “Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut diharapkan eksportir nantinya dapat meningkatkan daya saingnya di kancah perdagangan internasional, dapat meningkatkan volume ekspor, dan pada akhirnya meningkatkan volume ekspor, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan devisa ekspor bagi negara,” katanya.

Fasilitas Kepabeanan yang ditawarkan adalah fasilitasi di bidang fiskal dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berupa Kawasan Berikat (KB) maupun Pusat Logistik Berikat (PLB). Dua paket fasilitas fiskal tersebut pada intinya berupa pembebasan atau penangguahan bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada saat melakukan impor bahan baku atau bahan penolong yang digunakan memproduksi barang untuk tujuan ekspor.

Selain memperkenalkan fasilitasi di bidang fiskal, KWBC Sumut juga memaparkan kemudahan dan percepatan proses perizinan bagi eksportir yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. “Proses perizinan hanya memakan waktu tiga hari di KPPBC, satu jam di KWBC, serta tidak dipungut biaya apapun,” demikian ditegaskan Oza Olavia.

Setelah selesai pemaparan, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab antara para eksportir dengan Kepala KWBC Sumut disertai jajarannya, antara lain Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan, Kepala KPPBC Belawan, Kepala KPPBC Medan, Kepala KPPBC Kualanamu, Kepala KPPBC Kualatanjung. Dalam sesi tanya-jawab ini terlihat para eksportir cukup antusias untuk mengetahui lebih dalam tentang fasilitas kepabeanan yang ditawarkan, serta bagaimana tatacara untuk memperolehnya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang lebih teknis dan detil, para eksportir disarankan untuk berkonsultasi langsung ke Bidang Fasilitas Kepabeanan KWBC atau ke KLInIK (Kemudahan Layanan Informasi dan Izin Kebeacukaian) di KPPBC terdekat.

 

 

Pengguna Jasa Importir Dihimbau Agar Segera Melakukan Registrasi Di OSS Untuk Mendapatkan NIB

Sehubungan dengan diterbitkannya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Pasal 26 PP 24 tahun 2018 tersebut, NIB yang diterbitkan lembaga OSS berlaku juga sebagai:
    • Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
    • Angka Pengenal Importir (API); dan
    • Akses Kepabeanan
  2. Menindaklanjuti PP 24 tahun 2018, Kemendag telah menebitkan Permendag 75/M-DAG/PER/2018 tentang Angka Pengenal Importir (API) yang berlaku pada saat diundangkan yakni pada tanggal 20 Juli 2018.
  3. Berdasarkan Pasal 25 Permendag 75/M-DAG/PER/2018 disebutkan: Importir yang telah memiliki API-U dan API-P berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/2018 tentang Angka Pengenal Importir, sepanjang API yang dimiliki telah diatur didalam lembaga OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus melakukan pendaftaran ke lembaga OSS untuk mendapatkan NIB yang berlaku sebagai API paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan menteri ini berlaku.
  4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2018 dinyatakan bahwa API merupakan persyaratan untuk mendapatkan akses kepabeanan sebagai importir. Dengan demikian apabila API dinyatakan tidak berlaku, maka kegiatan impor yang akan dilakukan pengguna jasa importir tidak akan dilayani.

Untuk melakukan pendaftaran di OSS, silahkan kunjungi https://www.oss.go.id. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Page 7 of 7
1 5 6 7