Bea Cukai Kanwil Sumut Terbitkan Perijinan KITE Pembebasan PT Rubber Hock Lie

Medan (21/01/2020) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara menetapkan PT Rubber Hock Lie sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. Penetapan diberikan setelah Direktur PT Rubber Hock Lie, Sunyoto melakukan pemaparan proses bisnis sebagai tahap akhir permohonan izin fasilitas KITE Pembebasan pada Selasa 21 Januari 2020, di Aula Lantai IV Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Mathias Buluama menyebutkan bahwa KITE merupakan salah satu fasilitas kepabeanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Dengan menggunakan fasilitas ini, barang impor yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang yang nantinya akan diekspor dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. KITE Pembebasan merupakan fasilitas dimana bea masuk dan pajak yang terutang pada saat impor barang dapat ditutup dengan jaminan. Nantinya ketika barang impor telah diolah dan kemudian diekspor maka jaminan dikembalikan,” ujar Mathias.

Lebih lanjut terkait KITE Pembebasan, fasilitas ini juga meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pakal Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di dalam PMK 160/PMK.04/2018 disebutkan bahwa atas impor bahan baku, termasuk bahan penolong, untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan, yaitu tidak dipungutnya bea masuk, PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas impor tersebut. Selain itu, atas pengeluaran bahan baku dalam rangka subkontrak juga tidak dikenakan PPN dan/atau PPnBM. Begitupun ketika barang subkontrak tersebut dimasukkan kembali ke perusahaan.

Adapun PT Rubber Hock Lie merupakan perusahaan yang telah didirikan sejak tahun 1934 di Pulau Brayan dan bergerak dalam bidang karet remilingan (pengolahan karet yang digiling). PT Rubber Hock Lie mengajukan permohonan KITE Pembebasan dengan rencana ekspor berupa karet bongkah atau block rubber (SIR 10 dan SIR 20).

Direktur PT Rubber Hock Lie, Sunyoto, mengungkapkan rasa terimakasih atas pelayanan yang tepat waktu dan penetapan keputusan yang sangat cepat. “Kami berharap dengan adanya fasilitas KITE Pembebasan ini, fasilitas dan kapasitas produksi serta devisa ekspor kita akan berkembang pesat,” ujar Sunyoto.

BC Sumut Terbitkan Izin Gudang Berikat Transit Di Bandara Kualanamu

Gudang Berikat mungkin merupakan istilah yang tak lazim bagi sebagian besar masyarakat awam. Gudang Berikat (GB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Gudang Berikat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Gudang Berikat Pendukung Kegiatan Industri, Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea dan Gudang Berikat Transit. GB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada perusahaan yang diatur dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fasilitas GB ini sering kali digunakan untuk mendukung industri penerbangan internasional dalam hal kelancaran distribusi spare part pesawat milik maskapai luar negeri.

                Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menerbitkan izin kepada PT JAS Aero Engineering Services untuk mendirikan Gudang Berikat Transit di Kawasan Bandara Internasional Kualanamu pada Selasa (03/12). Gudang Berikat Transit yaitu Gudang Berikat yang menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean. Izin fasilitas GB ini didapat setelah jajaran direksi PT JAE mengajukan perizinan dan melakukan presentasi proses bisnis di depan pejabat Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

                Dalam pemaparan itu, Business & Development Manager PT JAE, Arif Budi Santosa menyampaikan tujuan mereka mengajukan fasilitas Gudang Berikat. “Kami ingin memberikan pelayanan fasilitas penimbunan spare part pesawat terhadap maskapai luar negeri yang sudah menjadi pelanggan PT JAE di Bandara Kualanamu,” ujar Arif. Fasilitas penimbunan spare part itu akan sangat membantu maskapai luar negeri dalam menjaga On Time Performance (OTP) pada saat terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh bagian spare part yang rusak. “Dengan adanya fasilitas Gudang Berikat, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerbangan internasional di Bandara Kualanamu,” tambah Arif.

                Dengan adanya fasilitas Gudang Berikat, spare part yang masuk ke Gudang Berikat diberikan penangguhan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. “Kami berharap perzinan yang diberikan hari ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan nanti pada saat pelaksanaanya dapat dilaksanakan dengan tertib baik secara administrasi dan aturan,” ujar Oza.

PT JAS Aero Engineering Services (JAE) adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemeliharaan linier dan penanganan jalan ramp teknis yang meliputi sertifikasi, perbaikan cacat, peralatan pendukung tanah (GSE), dan layanan tambahan lainnya untuk lebih dari 40 maskapai penerbangan dari Eropa, AS, Timur Tengah, Australia dan Asia di 17 bandara di Indonesia. Sebelumnya PT JAE telah mempunyai tiga Gudang Berikat yang terletak di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Juanda.

Tingkatkan Pelayanan, Bea Cukai Kanwil Sumut adakan Lokakarya Client Service Charter

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Kanwil DJBC Sumut) menyelenggarakan lokakarya Customs and Excise Client Service Charter di aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan pada Selasa dan Rabu, 15-16 Oktober 2019. Dalam lokakarya tersebut, sebanyak 20 orang pegawai Kanwil DJBC Sumut diberikan pengetahuan tentang standar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melayani pengguna jasa khususnya terkait cara berkomunikasi dan bersikap.

Lokakarya Customs and Excise Client Service Charter yang dulunya sering disebut Service Level Agreement (SLA) bertujuan untuk memberikan keseragaman dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan unsur pengawasan.

Lokakarya dibuka oleh Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Oza Olavia. “Lokakarya ini merupakan kegiatan yang menyenangkan, namun saya berharap setelah pelatihan ini kita semua dapat meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, karena sejatinya kita adalah pelayan masyarakat,” ujar Oza.

Pada hari pertama, para peserta diminta untuk mengisi pre test dan melakukan tes kepribadian yang dilanjutkan dengan membagi para peserta menjadi lima kelompok. Setiap kelompok diberi nama dengan nama yang diambil dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Kemudian setiap kelompok diminta untuk membuat yel-yel grup. Setelah itu, para peserta diberikan materi tentang character building, pengenalan customs and excise client service charter dan standar layanan DJBC dalam hal etika penampilan dan sikap. Di akhir sesi, para peserta diminta menampilkan yel-yel yang telah dibuat dan melakukan simulasi tata cara berpakaian dan bersikap sebagai petugas DJBC.

Di hari kedua, pelatihan diisi dengan materi yang lebih teknis. Para pemateri memberikan pengetahuan tentang standar layanan DJBC dalam melayani pengguna jasa, melakukan pemeriksaan, dan berpenampilan. Selain itu, pemateri juga memberikan materi tentang komunikasi efektif/public speaking. Pada sesi terakhir, peserta melakukan simulasi dalam melayani pengguna jasa.

Lokakarya Customs and Excise Client Service Charter merupakan usaha DJBC untuk meningkatkan kompetensi pegawainya agar mampu melakukan pengawasan dan pelayanan dengan baik. Peningkatan kompetensi pegawai akan terus dilakukan agar demi mewujudkan insan yang cakap, sehat dan berintegritas demi bea cukai yang makin baik.

COFFEE MORNING PENGUSAHA TPB SUMUT

Medan – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara menyelenggarakan Coffee Morning dengan perusahaan pengguna  fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) pada hari Selasa (27/08) yang bertempat di Aula lantai VI Gedung Keuangan Negara Medan II. Acara ini dihadiri oleh perusahaan penerima fasilitas TPB di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara Mathias Buluama memberikan sambutan sekaligus menyapa para pengusaha TPB di wilayah Sumatera Utara, serta tim dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan. “Kami mengundang bapak ibu sekalian agar lebih dekat dan lebih kenal. Karena sebagian perizinan berada di kantor wilayah, kami mohon masukan agar menjadi evaluasi bagi kami,” ujar Mathias.

Acara diawali dengan pemaparan tentang IT Inventory sub sistem menuju kriteria A dan B oleh Budi Kristanto Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, yang menginformasikan berbagai informasi terkait kriteria IT Inventory secara lebih rinci, seperti cara melakukan identifikasi kondisi IT Inventory yang digunakan oleh Perusahaan Kawasan Berikat. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang ditanggapi antusias oleh para peserta.

Dalam acara coffee morning ini juga disisipkan pemaparan tentang pemberantasan pungutan liar oleh Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara, yang diwakili oleh Toupik Kurohman Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Kanwil DJBC Sumatera Utara. Toupik menerangkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan  dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanakan tugas pelayanan kepada pengguna jasa. Sebagai contoh diluncurkannya Whistleblowing System Kementerian Keuangan sebagai wadah pelaporan apabila ditemukannya pungutan liar di Kementerian Keuangan.

Sinergi dan keterikatan yang erat diharapkan tetap dan terus terjalin dalam suasana kekeluargaan dan profesionalitas. Selain itu, terlaksananya kegiatan Coffee Morning diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas pemenuhan kewajiban serta berlakunya ketentuan yang mengatur proses bisnis para pengusaha TPB.

BC Sumut Bina Perusahaan KB

Dalam rangka bulan penegakan IT Inventory di Kawasan Berikat (KB), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara mengundang perwakilan dari beberapa perusahaan yang belum mengaplikasikan IT Inventory sesuai aturan yang berlaku, Jumat (26/07). Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, acara ini dikemas dengan konsep kelas bimbingan.

IT Inventory dalam bea cukai dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan guna mengadministrasikan persediaan barang, dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang-barang impor yang menggunakan fasilitas KB. Produk akhir dari sistem ini adalah laporan pemasukan, pemakaian, dan pengeluaran barang ber-fasilitas.

Ketentuan mengenai keharusan bagi setiap pengguna fasilitas KB untuk menggunakan IT Inventory telah telah diatur sejak Mei 2014 dalam PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem pembukuan selain IT Inventory yang dipersyaratkan menjadi dasar dari bulan pembinaan dan penegakan IT Inventory ini.

Sebelas perusahaan penerima fasilitas KB yang masuk kategori belum memenuhi kriteria ini dibina oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Mathias Buluama dan Para Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas. Dimulai dengan pemaparan aturan-aturan, tanya jawab, hingga konsultasi. Perwakilan perusahaan terlihat antusias dan dapat menyatakan kendala-kendala perusahaannya dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bea cukai.

Dalam paparannya, Mathias Buluama, mengatakan bahwa ini semua bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah pengusaha itu sendiri dalam pembukuan perusahaannya. “Banyak yang harus kami awasi, salah satunya adalah barang yang bernilai besar yang diberi fasilitas fiskal yang berada di KB bapak ibu sekalian. Merupakan sebuah tanggung jawab, karena negara telah memberikan kemudahan ini untuk perusahaan, saya harap agar dipatuhi aturannya,” ujar Mathias.

Page 1 of 2
1 2